Tulisan ini merupakan sebuah bentuk respon penulis setelah membaca artikel di media justisia.com berjudul “Hak Bercadar di Bawah Lindungan Demokrasi” yang disebar melalui salah satu grup WhatsApp. Tulisan yang mencoba mengkritik aturan tentang pemakaian cadar di beberapa lembaga pendidikan ini terus terang saja mengusik saya untuk menulis tanggapan terhadap tulisan tersebut.

Namun sebelum membaca tulisan ini, saya sarankan Anda untuk membaca terlebih dahulu artikel di atas. Sebab, akan terkesan tidak runtut apabila kritikan dibaca tanpa paham apa yang sesungguhnya sedang dikritik. Berikut link tulisannya http://justisia.com/2017/11/hak-bercadar-di-bawah-lindungan-demokrasi/#.Wh-kOtKWbIU.

Pada artikel sebagaimana saya sebutkan diatas, inti yang ingin disampaikan penulis adalah pembatasan pemakaian cadar merupakan bentuk diskriminasi terhadap hak berpakaian terlebih di negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Penulis tersebut juga ingin menunjukkan ketidakkonsistenan sebagian lembaga pendidikan terhadap sistem demokrasi yang diusung dengan melarang pemakaian cadar.

Pada dasarnya saya secara pribadi tidak terlalu peduli pada cara orang lain berpakaian, termasuk memakai cadar. Tidak menolak tetapi juga tidak mendukung orang bercadar. Tulisan ini sekedar ingin menanggapi tulisan yang berusaha membela hak orang bercadar dalam konteks aturan lembaga. Karena bagi saya, apabila tulisan tersebut dibiarkan tanpa sanggahan, saya takut, itu akan dibenarkan oleh yang membaca. Dan apabila dibenarkan maka, diasumsikan bercadar akan menjadi tren yang marak di kalangan mahasiswi untuk melawan aturan kampus yang melarang tentang pemakaian cadar.

Persoalan per-cadar-an memang cukup menarik untuk dikaji. Bukan soal dari mana cadar ini berasal, tetapi substansi pemakaiannya. Maksud dari pemakaian cadar biasanya didorong oleh motif ketaatan terhadap ajaran agama dalam menutup aurat, ingin terhindar dari segala perbuatan buruk para lelaki mesum, dan diridhoi oleh Allah SWT tentunya. Pemahaman demikian bukannya pemahaman tunggal. Artinya persoalan ketetapan aurat dan sebagainya itu sesungguhnya masih diperdebatkan di kalangan ulama. Jangankan cadar, jilbabpun masih diperdebatkan hukum wajib tidaknya. Maka ada pembolehan untuk tidak berjilbab bagi muslimah oleh sebagian mufassir, seperti Quraish Shihab. Tentu ada banyak kajian yang membahas soal ini.

Gus Dur sendiri yang dikelilingi oleh lima perempuan tidak pernah mewajibkan istri dan putri-putrinya memakai jilbab. Semua harus dilakukan atas kesadaran masing-masing. Apalagi cadar yang notabenenya bukan bagian dari budaya asli nusantara.

Aturan tidak Melanggar Demokrasi

Bagaimana dengan aturan tentang pelarangan cadar? Nah ini yang terkadang menjadi masalah. Ketika ada institusi atau lembaga pendidikan yang melarang pemakaian cadar, apakah ini merupakan pelanggaran atas hak berpakaian? Larangan memakai cadar tentu tidak lahir jika tidak disertai alasan atau ‘illat. Di UIN Walisongo sendiri larangan bercadar diatur dalam Keputusan Rektor No. 19 tahun 2005 pasal 9 tentang larangan bercadar. Alasannya tentu selain mengganggu aktifitas belajar karena terhambatnya proses komunikasi dan keamanan kampus, para dosen kita punya cukup banyak dalil dan teori untuk membuktikan bahwa cadar bukanlah sesuatu yang wajib di Islam dan tidak berdosa bila dilepaskan.

Kembali pada tulisan di justisia, jika aturan demikian dianggap melanggar demokrasi, lalu bagaimana dengan hak mendapatkan akses pendidikan? Bukankah itu juga merupakan hak dan mengapa kita mesti bayar dulu untuk menikmati pendidikan tersebut? Itulah aturan. Dan masih banyak lagi contohnya. Pemenuhan hak harus disertai dengan pemenuhan kewajiban dalam menghormati hak lain. Dalam hal ini, kampus berhak membuat aturan yang dirasa penting untuk menjaga stabilitas dan kenyamanan kampus. Jika tidak mau mengikuti aturan ini, ya tinggal cari saja kampus lain yang membolehkan cadar, gitu aja kok repot.

Tulisan justisia tersebut, yang mengatasnamakan demokrasi di Indonesia untuk memakai pakaian tentu benar jika konteksnya adalah di ruang publik tanpa aturan khusus berpakaian, seperti jalan raya, rumah makan, dsb. Dan tentu tak bisa begitu saja dipakai landasan untuk mengkritik pelarangan cadar di lembaga yang mempunyai aturan berpakaian seperti sekolah dan perusahaan. bahkan negara lain yang dengan tegas melarang jilbab/cadar seperti Prancis juga bukannya melanggar demokrasi, justru dengan demikian negara tersebut berusaha melindungi warganya dari tindak diskriminasi terhadap kaum muslim minoritas. Selain itu juga untuk menekan kasus pencurian atau pengeboman yang terkadang menggunakan jubah dan cadar untuk menutupi identitas pelaku. Hal itu justru lebih bermaslahah ketimbang membiarkan pemakaian cadar dengan alasan kewajiban agama yang terbantahkan.

Selain memperhatikan tata bahasa dan penulisan dalam artikel yang cukup kacau tersebut, penulis seharusnya menimbang terlebih dahulu apakah hal yang dibelanya itu berdampak signifikan terhadap penyelesaian tentang permasalahan yang dihadapi atau tidak. Atau jangan-jangan ada motif dibalik tulisan ini, pacar penulis bercadar mungkin?

 

Oleh: Umi Ma’rufah (Rektor KSMW 2017)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here