Acara Lomba Debat Kontitusi Mahasiswa Tingkat Nasional dengan tema “menelaah ulang konstitusi demi kedaulatan NKRI” yang diselenggarakan oleh UKM-U KSMW Semarang pada finalnya mempertemukan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan UIN Maulana Malik Ibrohim Malang 2. Yang sebelumnya UIN Malang 2 mengalahkan UIN Malang 1 dan UIN Bandung mengalahkan UIN SUKA pada sesi semi final.

Petang itu, pembawa acara, balapikir Ali Badawi membacakan curiculum vitae  balapikir Fifit selaku moderator. Setelah pembawa acara menyerahkan acara kepada moderator, final lomba debat konstitusi segera dimulai. “salam idealisme dan progresifitas!!!”, salam pembuka dari moderator. Kemudian, moderator menyuruh perwakilan dari kedua tim untuk mengambil undian pro dan kontra. Mosi pada final kali ini adalah Polemik Perppu Ormas No. 2 tahun 2017.

Akhirnya, ditentukanlah UIN Malang sebagai tim pemerintah dan UIN bandung sebagai tim oposisi. Seperti yang sudah dalam Juknis lomba, peserta dipersilahkan ces building selama 30 menit. Ces building dilakukan agar tidak terjadi debat kusir, dan khusus final ces building lebih lama.

Dilanjut, moderator memperkenalkan para dewan juri. Pada final kali ini ada tiga dewan juri yang diundang oleh panitia. Yang pertama dari Owner Muslim lulusan S1 Kesejahteraan Sosial STKS Bandung, S2 Kriminalogi UI yaitu Pak Windarto dari Kemenkuham Jateng. Juri kedua yaitu pria kelahiran Rembang 17 bulan Januari 1974, Pak Shodikin Nasrurohman 2001 lulusan S2 veteran jakarta, beliau juga menjadi pengacara di MK (Mahkamah Konstitusi). Juri yang terakhir yakni Mas Rofiudin lahir di Blora 5 mei 1984, S1 UIN Walisongo  dan S2 di ilmu komunikasi UNDIP. Pengalaman beliau  pernah menjadi koordinator LKP2kkN Jawa Tengah 2016,  ketua Aliansi Jurnlais Independen ID, KPI Jawa Tengah, dan kommisioner2017-2020.

Tanpa menunggu waktu lama, setelah sesi case building berakhir moderator membuka final lomba debat yang dimulai dari tim pemerintah.

‘Dan mari bersama-sama  kita lihat usaha keras dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan UIN Maulana Malik Ibrohim Malang untuk mempertahankan posisinya masing-masing dalam mosi debat ‘Polemik Perppu ormas No. 2 tahun 2017,’ begitu kata moderator untuk memulai final debat konstitusi.

Pembicara pertama dari Uin Malang 2 tim pemerintah, yaitu Misy Fajarani. Mengawali dengan kaedah fiqh, menurutnya Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk kesejahteraan atau maslahat bersama. Fajarani akan menyampaikan tentang bangunan argumentasi yang berkaitan dengan mosi debat. Dia juga memperkenalkan rekan setimnya, Muhammad Faizin Ghufron akan menjelaskan  aspek pandangan yuridis kemudian, dipertegas oleh Muhammad Zakwan Ansori.

Sebelum menjelaskan aspek filosofis, Fajarani sebagai pembicara kedua ingin menyamakan presepsi. Pengertian perppu atau biasa disebut peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal yang memaksa. Materi muatan perundangan-undangan adalah sama dengan dengan materi undang-undang. Dan peratuaran perundangan-undangan ini sesuai dengan undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peraturan perundang-undangan, makna dari kata ormas adalah organisasi masyarkat yang secara langsung sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi kehendak kebutuhan kepentingan kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara. Adapun, mengapa  perppu ini  dibuat adalah pertama adanya aspek yang membuat negara harus mengaeluarkan perppu tersebut, adanya kegentingan dan juga hal yang akan merugikan negara. Adanya Perppu ormas ini sesuai dengan pancasila sila 3, yang mana pancasila adalah sumber dari semua hukum di Indonesia yang berbunyi Persatuan Indonesia.  Di lanjut pada undang-undang dasar RI 1945 pasal 1 ayat 3, bahwa Indonesia adalah negara rule of law.

Dan juga undang-undang dasar Ri 1945 pasal 208c ayat 2 menyatakan pembatasan. Dalam perppu ini, masyarakan di perbolekan membuat  segala sesuatu (bentuk) organisasi mayarakat yang tidak merugikan negara dan tidak melanggar undang-undang dan hukum yang ada di negara Indonesia.

Pembicara pertama dari tim pemerintah selesai. Pembicara pertama itu tidak boleh di interupsi. Giliran tim oposisi mengungkapkan bangunan argumennya. Reza Faza akan membahas dari segi yuridis. Moderator mempersilahkan kepada tim oposisi.

“Menarik mengenai  Perppu pengganti UU no. 2 th 2017 tentang perubahan atas UU no. 17 th. 2013 tentang terkait kemasyarakatan. Sebelum kami memaparkan lebih lanjut”, perkenalkan, saya Reza Faza akan membahas dari segi yuridis dan mencoba untuk mengarahkan alur mosi kali ini dengan memusatkan dengan pandangan yuridis, Yordan seorang sosiologis.

Memang benar istilah paraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah ciptaan dari undang-undang Dasar RI 1945 dalam pasal 22 ayat 1, yang berbunyi; dalam hal ikhwan kegentingan  yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Yang tidak tim oposisi setujui dan perlu diluruskan dari tim pemerintah, yaitu 1. pembicara pertama belum memahami secara komprehensif tentang perppu no. 2 th 2017 ini. 2. Hal ikhwal kegintingan  apa yang dirasakan negeri ini?, ini harus diperjelas lagi. Karena, agar frasa dalam kalimat undang-undang dasar dalam konstitusi kita ini tidak memberikan intrepetasi yang berlebih. 3. Perlu di ingat Keberlakuan perppu ini tidaklah lama, Karena materi perppu seharusnya dituangkan dalam bentuk undang-undang. Maka, masa perppu ini hanya dibatasi sementara.

Perlu dingat, jika lihat perbincangan, perseteruan diantara dewan perwakilan rakyat, pemerintah sekaligus presiden. Dan Kita selaku rakyat Indonesia  melihat, begitu banyak perseteruan dalam pembahasan perppu ini. Seharusnya perppu ini tidak perlu ada, karena masih ada problem yang lain seperti; terorisme, korupsi, narkoba. Ini merupakan kejahatan luar biasa yang masih mencekam indonesia. Bukan maksud saya ingin me-lostkan mosi perdebatan kita kali ini. Namun, disinilah letak acuan mosi perdebatan kita, bahwa pembahasan suatu undang-undang itu lama. Manakala hal ini di perseterukan seharusnya kita berfokus pada polemik lainnya.

Mengacu pada keputusan MK no. 138 th. 2009 bahwa memang benar adanya perppu ini karena ada kegentingan hal ikhwal yang memaksa. Namun, kita harus juga melihat segi internal dan eksternal, jangan melihat dari sisi internal saja. lihat! sisi eksternalnya, narkoba dan banyak kejahatan masuk di Indonesia. Oleh karena itu, masih ada problem lain yang perlu diperhatikan. Namun, juga harus dibatasi dengan undang-undang itu sedniri.

 

Setelah pembicara pertama dari tim oposisi selesai, di lanjutkan speaker kedua dari tim pemerintah. Pada sesi ini interupsi diperbolehkan.

Pembicara kedua memulai argumentasi dengan quote bahasa latin, yang kurang lebih artinya seperti ini, ‘Asas dalam hukum internsaional yang menyatakan bahwa apa yang berada batas-batas negara harus tunduk pada hukum’.

“Kami berdiri pada garda terdepan menyatakan sangat setuju dengan adanya perppu No. 2 th. 2017. Saya sebagai pembicara kedua akan membilas dengan teori penerang  dengan pisau yuridis yang bersifat normatif.”

Lanjutnya, Bahwasanya Perppu pengganti UU Dasar No. 2 th. 2017 tentang perubahan atas UU No. 17 th. 2013 Pemrintah RI telah membubarkan 6 ormas yang dipandang  telah melanggar spirit dan nilai-nilai pancasila. Bagaimana pandangan pakar tentang konsep permasalahan ini, Prof. Makrus dalam antropologi budaya, mengatakan, perppu ini dibutuhkan di saat genting dan  di saat mnggangu

(interupsi tim oposisi).

Jelaskan kepada kami dan buktikan kepada kami, Siapakah orang yang berwenang terhadap penafsiran dari pancasila sedangkan pancasila pada posisinya adalah state of foundamental country.? (pertanyaan di lontarkan oleh Lestiani)
Nampaknya  tim oposisi sangat terburu-buru untuk menunggu argumentasi dari tim pemenrintah. Saya tegaskan lagi, bahwasanya perppu tersebut di buat karena dilatari spirit untuk antara lain; untuk merawat kebhinekaan dan kebangsaan serta menjaga toleransi tataran sipil masyarakat yang selama ini di rusak kelompok radikal intoleran . Harusnya ini sangat baik, aspeknya yang mendukung adalah asas kemaslahatan. Jelas di dalam hukum islam; jalbul masomun muqodamun ‘ala daru mafasid dan daru mafasid muqodamun ‘ala jalbil masolih. Lebih baik kita mngambil maslahat dan meninggalkan keburukan dan lebih meninggalkan keburukan lebih baik kita akan lari kepada kebaikan.

Pembenaran dari yuridis lainnya yaitu dalam UU Dasar 1945 bab 1 negara hukum pasal 1 ayat 3 bahwa indonesia adalah negara  rule of law dan pembagiannya adalah a polotic before a law, yang harus di lakukan sesuai aturan negara. Bgaiman keadilan di ciptakan  bagaimana konsep kerangka berfikir teori sesuai dengan ideologi bangsa. Kalau ini di batasi, atau disinggung mengenai ini tidak usah (interupsi, namun tidak diterima). ini akan membuat inteoleransi dan membuat perpecahan bangsa besar-besaran. (interupsi, namun tidak diterima). Konsep setiap orang wajib HAM dalam etika dalam bermasyarakat dan bernegara. Itu penting juga. Maka, konsep HAM ini tidak menyudutkan pada konsep HAM.

(interupsi tim oposisi).

Jelaskan kepada kami dan buktikan kepada kami,? Siapakah orang yang berwenang terhadap penafsiran dari pancasila sedangkan pancasila pada posisinya adalah state of foundamental country? (Pertanyaan dari speaker 2)
Sekali lagi, tim oposisi tidak menedengarkan dan tidak memahami yang saya katakan dan yang (telah) teman saya katakan. Padahal ini akan menjadi suatu progres, bahwa tidak adanya perppu ormas Indonesia ini akan hancur dengan memecah belah dari pada bangsa-bangsa. Saya tegaskan lagi bahwa kami setuju adanya perppu ormas, agar indonesia memegang erat budaya ideologi pancasila dan kita tidak terpecah belah dan kita akan menjadi Indonesia yang baik dan maju bersama. No front no leader. Terimakaih.

 

Tim Oposisi speaker kedua

Dewan juri ijnkan kami membidas terlebih dahulu, sebelum kami memaparkan bangunan argumentasi pada kesempatan kali ini. Kami tidak setuju dengan adanya perppu ini. Sebelum itu, kami mengkritisi pembicara kedua dari tim pemerintah, mereka tidak menyampaikan hal urgensi apa sebetulnya yang lahir dr perppu ini. Karena, kalau kita lihat perppu ini lahir dari UU seblumnya. Ini tidak disampaikan oleh tim pemerintah. Kekurangan apa pada UU sebelumnya lalu di ganti dengan Perppu ini. Jangan sampai kita memaparkan suatu argumentasi tanpa mengetahui asal usulnya. Ini yang perlu kita garis bawahi.

Perlu diketahui cita-cita bangsa saat ini ini adalah di dalam pembukaan UU Dasar Indonesia 1945: melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdasakn kehidupan bangsa dan ikut melaksakan ketertiban dunia. Ini yang harus kita junjung tinggi Jangan sampai ada deskriminasi. Karena Teori konstitusi modern mengatakan salah satu jaminan adanya suatu negara menjungjung tinngi adanya hak akan konsititusi modern adalah adanya jamian mengenai HAM. Prof. Masyrur Efendi mengatakan hukum tanpa adanya hak bukan lagi merupakan hukum. Ini sudah jelas adanya suatu jaminan hak adalah mutlak.  bahkan sudah tercantum dalam konstitusi kita. Pasal 28e ayat 3 setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dan di pertegas lagi dalam UU HAM pasl 4 73 dan 74.

(Interupsi)

Sambil berdiri bersama tim pemerintah mengajukan pertanyaan yang disampaikan oleh speaker 2, berikut pertanyaannya:
Sepertinya tim oposisi tidak membaca lanjutan dari UU no 8 yang E, padahal pasal 28J ayat 2 pembatasan hak mengatur setiap orang wajib menataati adanya UU konstitusi. Atau biasa kita sebut rule of indonesia

 

Dewan juri yang kami hormati, kami ingin melanjutkan namun, terburu di potong oleh tim pemerintah. Kami lanjutkan terlebih dahulu, frasa dari UU Dasar tersebut, yaitu UU HAM pasal 4 ayat 73 dan74, disana sangat jelas ada beberapa poin yang menjadi rule of law. Kita ketahui suatu hak yang tidak boleh dikurangi sedikitpun dalam porsi apaupun dalam keadaan apapun suatu yag harus dijunjung tinggi oleh suatu negara yang katanya negara hukum seperti yang dikatakan oleh tim pemerintah. Dewan juri yang kami hormati, kalo kita lihat. Kondisi realitas saat ini perppu No. 2 th, 2017 ini tidaklah logis apakah hal ikhwal tersebut sudah memenuhi sarat tersebut, apakah perppu ini lahir sebagai hukum saja  ataukah tirani kepemimpinan saja. Jagan sampai perppu lahir bukan karena suatu tuujan hukum, kepastian  hukum , keadilan dan kemanfaatan  tetapi hanya sebatas kepentingan ketakutan oleh rakyat semata. Konstitusi telah menjamin segala bentuk hak asasi manusi maka, tugas pemerintah-lah untuk mnjunjung tinggi hak tersebut (interupsi tdk diterima). Dan ini tugas kita bersama sebagai pemerhati konstitusi untuk memjungjung tinngi HAM. Sehingga kami tekankan lagi, kami tidak setuju dengan adanya perppu No. 2 th 2017 tentang ormas ini karena kami sadari perppu ini bertentangan dengan ruh-ruh konstitusi kita. Dan kami mendukung proses yudisial  refiew yang sedang berlangsung di MK. Dan bahkan akan segera di putuskan,  karena itu kami sangat mendukung dengan hal itu.

Tim Pemerintah

Bismillah, allhuma Sholli ala Muhammad. Dewan juri dihormati, serta tim oposisi dalam hal ini  lawan debat kami sekaligus partner diskusi mosi perdebatan dan tak lupa sivitas akademika pengamat konstitusi yang berbahagia. Izinkan saya memperkenalkan diri saya Muhammad Zakwan. Anshori dalam hal ini sebagai pembicara ke tiga, ingin memperkuat argumentas-argumentasi yang telah dipapaskan oleh rekan tim saya, sekaligus ingin membenai suatu kesalahan yang dipaparkan oleh tim oposisi.

Perlu diketahui bahwa dalam UU kita terdapat HAM dirogoble right dan non-dirogoble right  yaitu hak yag dibatasi dan hak yang tdak di batasi. Dan salah satu hak yang dibatasi adalah hak berserikat, dan ormas ini adalah termasuk hal yang berserikat. Yang di maksud kegentingan yaitu suatu ormas mereka yang menyatakan tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia mereka yang menyatakan tidak sesuai amant-amanat konstitusi Indonesia dan pemerintah kita tidak sesuai dengan keadilan. Padahal, secara jelas UU dasar Indonesia pasal 1 bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Sedikit, saya ingin memidas apa yang telah disampaikan oleh tim oposisi. Bahwasanya tim oposisi menyatakan  sekarang banyak hal-hal yang harus dibenahi oleh Indonesia salah satunya terorisme.  Perlu di ketahui saudaraku tim oposisi, bahwasanya ormas yang tidak sesuai dengan kontistusi Indonesia itu adalah orams yang melahirkan teroirsme di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah seperti yang sesuai dikatakan Karl Max di dalam bukunya Das Kapital mengatakan  untuk memadukan segala lini pemerintah harus masuk dalam semua lini.

(interupsi)

Sepeaker ke-tiga: Sepertinya ada kegelisahan yang tidak berlandaskan pada hukum itu sendiri, mereka selalu menyatakan bahwa teroris itu terjadi ketika ada ormas yang menyeleweng. Pada kenyataannya seperti apa,  ketika teroris-teroris itu tidak berkumpul pada ormas mereka menyebar pada lingkungan yang banyak dan tidak pernah berkumpul dalam satu titik.  (waktu intrupsi habis, tdak meneruskan argumen atau pertanyaan)

 

Tapi  perlu diketahu salah satu yang memunculkan terorisme di Indonesia adalah orams yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia. Bahwasanya  dalam UU sudah jelas Pasal 28j ayat 2 yang sudah dijelaskan oleh rekan kita, pembatasan dalam menjalankan dalam kebebasannya, kita.

(interupsi)

Speaker ke-dua: Kami tantang tim pemerintah mengatakan bahwa ada salah satu ormas di indonesia melahirkan terorisme, berikan faktanya. jangan sampai anda mengatakan sesuatu yang tidak ada faktanya terimakasih.

 

Perlu kita ketahui bahwa kita disini sedang debat konstitusi dan segala kita tidak perlu mngeluarkan suatu ormas, takutnya, dan bukan ingin mencidrai. Takutnya kalau kita menyebutkan yang menyatakan ada ormas yang didalamnya ada terorisme ada yang tersinggung. Mohon maaf tidak kami jawab dengan implisif. Tetapi perlu diketahui, bahwa ormas yang tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia yang adalah salah satu yang melahirkan terorisme. Dewan juri yang terhormat, sekali lagi kami sangat setuju dengan adanya perppu ormas, karena dapat menjaga konstitusi kita dan kita harus menjunjung tinggi hukum tersebut. Salam konstitusi.

 

Oposisi/speaker ketiga

Semalam 13 teman kami dari Bem seluruh Indonesia ditahan karena menyampaikan pendapatnya saja, itu merupakan pencederaan hak-hak asasi manusia.

Assalamualaikum, Saya Lestiani Anggriani akan menjelaskan dari segi sosiologi. Sebelum kami mmebangun argumentasi yang telah kami susun izinkanlah kami membidas dan meluruskan yang telah dikemukakan oleh tim pemerintah. Yang pertama tim pemerintah mengatakan Adanya persatuan Indonesia, disisni pada faktanya ormas–ormas tersebut mengamini adanya peraturan, Tapi aturan sepert apa? Pada faktanya Pasal 59 ayat 40c, menyatakan menganut, mngembangkan serta menyebarkan paham atau ajaran yang bertentangan dengan pancasila. Itu yang pernah saya tanyakan kepada tim pemerintah. bahwasanya Pancasila itu siapa yang dapat menafsirkannya. Pancisla merupakan state of foundamental country  sehingga rezim tidak memliki kewenangan menafsirkan.

Secara historis dulu zaman rezim pemimpin seperti soeharto dikenal sebagai pemimpin yang otoriter dimana jika ada yang tidak sepaham dengan dia , dia mmliki kewenangan mutlak berhak melakukan apapun padanya.

Ketika ada pemberantasan ormas tersebut lalu untuk apa ada UU HAM.

(interupsi).

Sepertinya tim oposisi tidak tahu tentang teori degradasi human right tentang universal absolut dan partikular, adanya inkonsistensi antara pembicara satu, dua dan tiga ketemuan yang tidak jelas dan justis yuridis yang terkesan ambang.

 

Dewan nampaknya tim pemerintah sendiri yang tidak mmperhatikan apa- apa yang telah kami jelaskan  pada pembicara kedua, sehingga kita tak usah menjawab karena sudah dijawab. faktanya tim pemerintah masih tidak berani mengungkapkan  memberikan ormas yg dimaksud dan hanya spekulasi yang tidak berdasar dengan hukum yang ada. Maka, buktikanlah!. Salah satu yg menjadikan polemik perppu ormas ini adalah HTI, dimana HTI dibubarkan lalu dimana ikhwal kegentingannya, lalu  adakah  yang dapat menjelaskan kegentingan ini atau adakah ada yang dapat menjelaskan bahwa HTI ini bertentangan dengan pancasila?. Adanya tidak ada solidaristas perppu turun tidak untuk menyerang salah satu pihak atau pihak itulah adalah rezim yang adil bukan otoroter. Namun, kami juga memberikan solusi, Adapun solusinya: melakukan yudisial refiew ke MK,  bahwa keputusan MK no 185/poo-8/2009 menyatakan pada tanggal 28 februari bahwa MK berwenang menguji peraturan pengganti UU. Tim oposisi mengajak semua membuka mata dalam perppu ini sehingga tdak ada kerancauan hukum, dan tidak ada pembataan HAM yang dilakukan pemerintah. 13 teman kami itu merupakan suatau fakta bahwa rezim ini terlalu ketakuatan atas apa yang dikemukaka di muka   kami sebagai fakta bahwa rezim ini memiliki ketakutan terhadap pendapat yang dikemukaan di depan umum.

Moderator: Terimakasih temam-temanku dari UIN Bandung dan UIN Maulana Malik Ibrohim, selanjutnya adalah replay spech dimulai dari tim oposisi, 4 menit dimulai dari sekarang.

 

Closing statement/replay spech

Tim Oposisi

Mudah-mudahan kita tersadarkan pada malam ini terkait mosi kita tentang perppu no. 2 th. 2017 tentang ormas. Untuk mngajak dan merenungkan bagaimana hakikat sebetulnya lahirnya perppu ini, berulangkali kami bertanya kepada tim pemerintah tapi tidak ada satupun argumentasi yang memasuki suatu hal yang rasional berdasarkan yuridis bahkan cenderung spekulasi.

Oleh karena itu kami dalam closing statemen ingin menyampaikan tujuan Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memberikan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangasa, ikut dalam melakasanakan ketertiban dunia. Dalam mewujudkannya lahirlah konstitusi dimana dalam kontitusi modern perlu adanya jaminan hak asasi manusia , itu sudah terbukti dalam UU dasar 1945 RI,  dalam UU tersebut sudah sangat dijelsakan bahwa setiap orang berhak berkumpul mengeluarkan pendapat. ini jangan sampai menjadi pembatasan pada hal tertentu sehingga dibatasilah  hal-hal tersebut.

Hak kebebasan berekspresi termsuk hak negatif. Menurut Scott Davidson dan  john madersen merupakan hak negatif adalah hak yang menuntut peran campur tangan pemerintah harus sesedikit mungkin, sehingga dalam konsep tersebut hak untuk berkumpul ini adalah hak negatif yang mana dalam teori tersebut hak negatif harus sedikit mungkin adanya campur tangan pemerintah dalam regulasinya. Ketika pemerintah terlalu banyak campur tangan dalam hal tersebut, sungguh sangat mnyedihkan negara ini telah mencederai jaminan hak asasi manusia yang sudah dijanjikan dalam konstitusi kita UU dasar 1945.

Perlu kita reflesksikan apakah perppu ini sebuah hukum yang di cita-citakan? Atau hanya sebuah tirani konspirasi karena ketakutan spekulasi semata. Adapun solusi adalah mengikuti hal yang sudah dilakukan MK yaitu yudicial review. Agar perppu ini no. 2 th 2017 bisa di cabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum memikat, sehingga tidak ada lagi suatu pengekangan terhadap hak asasi yang seharusnya pas. Prof mashyur efendi, mengatakan menghormati HAM bukan berarti memberi keistemewaan mamanjakan manusia, justru untuk memanusiakan manusisa, sebab tanpa pengakuan HAM nilai atau martabat kemanusiannya menjadi tidak ada, oleh karena itu  manusia menjadi subjek hukum satu posisi yang menempatkan manusia sebagai pemilik pemegang hak. Perlu kita refleksikan bahwa ada kekeliruan dalam lahirnya Perppu no . 2 tahun 2017 ini.

Tim Pemerintah

Setelah perdebatan panjang terlihat siapa yang berbicara berdasarkan hukum dan siapa yang berbicara dengan tataran asasi tanpa adanya solusi karena apa?, tim oposisi mengatakan yudicial review padahal yudicial reveiw bukan satu-satunya solusi terhadap perppu ormas tersebut. Diulang kembali, bahwa pancasila adalah salah satu sumber hukum di Indonesia, maka tujuan utama Indonesia adalah untuk mewujudkan cita-cita yang tercipta dalam Pancasila.

Kami memaparkan beberapa solusi agar ke depan perppu ormas ini berjalan dengan baik, perlunya sosialisasi yang merata maka seluruh ormas akan ikut andil dalam mencciptakan cita-cita suatu negara. Solusi kedua, perlunya dilakukan secara bersama dengan seluruh ormas membahas  tentang perppu ini agar seluruh ormas di Indonesia bersatu menciptakan kemajuan di Indonesia lebih baik. Perppu ini perlu ditegakkan karena meliaht Indonesia sedang terpecah belah, dengan adanya perppu ini. Maka Indonesia akan menjadi negara yang bersatu. Untuk mewujudkan cita-cita pancasila khususnya sila ke-3, Persatuan Indone

sia itu perlu di lakukan. Selanjutnya. agar Indonoseia menjadi negara yang berdaulat dan bermartabat ketika Indonesia mampu mewujudkan cita-cita yang ingin dilaksanakannya, terimakasih salam konstitusi.

Moderator: “Terimaksih kepada kawan-kawan. Kita akan mendengarkan dari dewan juri sesuatu yang bisa di komentari dari perdebatan kawan-kawan hari ini”

Komentar Pak Sodikin Nasrurrohman: Ass. Dalam lomba ini sebetulnya panitia sudah memberitahu secara jelas kalo kita paham, bahwa judul utama di lomba ini adalah menelaah ulang konstitusi demi kedaulatan negara. ketika kemudian ada opsi rahasia di munculkan perppu ormas. Itu sebetulnya sangat nyambung.

Perppu ini lahir karena ada hal kegentingan yang memaksa. Itu karena, ada salah satu organisasi yang anti pancasila dan itu terbukti. Ini kan nyata, ini berkaitan dengan UU dasar yang berkaitan dengan kedaulatan. Selama ini UU apa yang berkaitan dengan kedaulatan? gak ada!! kecuali perppu ini. Ini sebenarnya, panitia sudah mengasih clue apa misi rahasia dari panitia. Ini cerdas. Terimakaih panitia penyelenggara (tepuk tangan peserta). Kalau harus menanggapi pembicara  pemerintah, pembicara pertama. Kita ini berbicara tentang konstitusi, konstitusi Indonesia itu jelas. UU dasar 1945 itu dasar semuanya, semua UU adalah oprasional UU dasar. Yang dari pembukaan, batang tubuh, aturan peralihan dan tambahan.

Pembukaan UU dasar jelas sebenarnya, kalo tim pemerintah mau mengangkat masalah ini bagus sekali. UU dasar jelas bahwa dasar negara itu di pembukaan, alenia ke empat itu jelas. Kalo ini di angkat, cakep. Perbincangan bagus. Tapi pembicara pertama. Kami setuju dengan terbitnya perppu ormas ini, setujunya apa? tidak dijawab, ya setuju-setuju aja. Kalo seandainya saya mau menjadi  presiden saya suruh debat seperti Asia Parlemen begini. Kalo saya cuma setuju saja tanpa alasan yang kongkrit di bantai saya, pembicara pertama jelaskan!.

Untuk pembicara kedua, sama. Tim pemerintah Pembicara kedua bagus dalam mengorasikan, bagus, ketenangannya untuk menyampaikan dialog cakep. Penguasaaan dirinya bagus, cuman ada substansi yang tidak dijelaskan, sama (dengan pembicara pertama). Ketika ada interupsi hei!, kegentingan hal ikhwal kegentingan memaksa apa, tidak dijelaskan, jawab!!. kalo perppu ini anda setuju ada kegentingan yang memaksa jawab itu jangan sampai BN, oh saya tidak bisa menjelaskan. Terus ada pertanyaan, ormas apa sih yang bertentangan, jawab saja, sebagai pemerintah, ada kok ini ormasnya sebutkan saja gak papa gak ada masalah. Artinya ini kelemahan, anda bagus sekali: pemaparan bagus metodenya bagus, alasan-alasan bagus, filosofinya bagus, sosialnya bagus, satu yang gak bagus. Gak mau jawab sesuatu yang penting, tapi gakpapa, itulah mahasiswa.

Terus masih pemerintah ya, si mbak yang terakhir ini, eh, mohon maaf kalo saya seperti ini karena latarbelakang saya praktisi lawyer. Mestinya kalo kita berargumen bahasa hukum itu jangan pernah pake asumsi. Itu ketika di tanya bukti, buktikan, mana sih ada? Ada! Ini kasih konteks sejarahnya, kalo ada!. sejarah sosiologinya, kasih! sosiologinya. Kalo ada berita faktanya, kasih faktanya. Sehingga panggung ini adalah perppu ini perlu ada. Satu lagi di kesimpulan. Perppu ini pun UU. Gak perlu disosialisikan untuk di berlakukan setelah menjadi UU. Perppu itu peraturan pmerintah pengganti UU. Iya!!, ondenerat pasti dibahas menjadi UU kalo DPR setuju. Kalo gak setuju tidak berlakulah perppu. kenapa di sosialisasikan?. Kenapa lahir?, karena kegentingan yang memaksa menurut versi pemerintah bahwa ada organisasi yang anti pancasila yaitu HTI. Dengan indikasi yang ada, ini ada usulan dari MUI ini ada usulan dari ormas lain sekitar 14 ormas tidak setuju dg HTI. Jelaskan saja biar komplit. Saya kuliah dulu gak seperti ini, ini luar biasa.

Untuk tim oposisi, sebenernya harus jujur anda sebenarnya tidak bagus, tapi pertanyaan anda bagus, eh, kegentingan memaksa apa buktikan, saya tunggu jawaban itu, meskipun implise gk masalah, argumentasi itu di bangun untuk menyakinkan, ingat dialog itu untuk menyakinkan publik bahwa argumen saya bener dengan didasari dengan sesuatu yag bener. Dengan alasan-alasan benar juga pastinya.

Saya kurang setuju, ‘Siapa yang berhak menafsirkan pancasila’, bapak saya tidak bisa menjelaskan. Pancasila itu adalah sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Dulu waktu saya kuliah itu ada butir-butir pengamalan pancasila. Ada maknanya semua. Sekarang tidak ada yang namanya penataran pancasila. dulu, saya harus dapat 125 jam untuk penataran indonesia. Pertanyaannya bagus dan menggepuk banget ketka pemerintah mengatakan ada kegentingan yang memaksa tapi pertanyaanmu tidak dijawab. Untuk sementara itu dulu kalo saya ada salah saya minta maaf.

Moderator “Termaksih pak ,selanjutnya mungkin balapikir Rofi’ secara global saja biar nanti dapat waktu sholatnya.

Mas Rofi’: “Lho pada belum sholat? lho kalian kan musafir kalo tidak sholat berarti kalian kafir, (tawa peserta) termakasih waktunya, saya menangkap kata-kata kunci yang penting itu  di tengah-tengah, misalnya soal pemerintah, soal quote soal pancasila baru keluar di tengah, terus kemudian yang oposisi, UU ini kan dinilai sebagai otoriter mudah di salah digunakan, melindungi HAM. Itu munculnya baru di tengah-tengah.

Saya berharap sejak awal memang perdebatan soal melindungi Pancasila, pemerintah potensi otoriter, itu muncul sejak awal itu akan lebih  mengena. Ketika kita lebih pada substansi di banding kita bicara soal hal-hal yang tidak begitu penting di awal-awal. Kemudian saya sama dengan mas lawyer ini. Tapi kan, beliau sudah mencapai apa yang penting  untuk dijawab?!, nah untuk kia semua, mungkin saya bisa menjawab kegentingan itu yang pro, sebenarnya kegentingan itu bisa kita lihat secara berasama-sama misalnya, ada ormas yang melakukan kegiatan secara terbuka untuk mengganti pancasila, ujung-ujungnya mereka ingin Negara Islam, sementara di Indonesia kan tidak hanya  orang islam, tetapi berbagai suku dan agama dan lain sebagainya. Kalo jawaban itu muncul sebenarnya luar biasa.

Kemudian untuk ormas apa yang sebenarnya bisa berpotensi untuk menjadi teroris, jangan takut untuk kemudian di laporkan proses hukum karna apa, faktaya sudah ada, kalo anda mengenal nama Abu Bakar Baasyir itu di penjara gara-gara apa? Gara-gara terorisme, kalo anda mengatakan seperti itu, tidak bisa di laporkan proses hukum. Kenapa, Karena putusannya sudah ikrar sudah berkekuatan hukum tetap dan ada. JAT (jamaah Anshorut tauhid) dan JAD (jamaah Anshorut Daulah) kalo jawaban itu muncul sebenarnya luar biasa. Kemudian untuk tim oposisi sebenarnya banyak sekali yang bisa di eksplore. Kalo kita melihat sikap-sikap mahasiswa, sikap-sikap aktifis yang selama ini memiliki track record baik di dalam proses-proses demokratisasi. Sebenarnya ada di pihak yang menolak perppu ini. Karena apa, pemerintah bisa otoriter. Bahkan dalam perppu itu kalo tidak salah, anggota atau pengurus yang terlibat di dalam organisasi yang dilarang itu bisa disanksi, atau dipidana?, dipidana kan!?. Itu kan kalau disampaikan akan menjadi argumentasi yang luar biasa. Dan juga bisa di sampaikan pembubaran ormas tidak bisa semudah itu, semudah dengan  menerbitkan sebuah perppu, tapi mungkin saja harus ada proses-proses yang memang harus diikuti misalnya, dulu kan pembubaran ormas itu harus melalui proses pengadilan dan itu bisa di buktikan bahwa ormas ini bahaya. Tapi kalo kemudian pemnerintah sekarang begitu saja mengeluarkan keputusan yang itu bisa membubarkan ormas ini kan membahayakan, saya kira ini hal-hal yang belum banyak di eksplor oleh temen-teman oposisis. Tetapi saya rasa keduanya luar biasa. Memiliki nilai-nilai yang agak mepet disitu. Memang kedua tim ini yang terbaik, dan layak masuk di final ini. Tepuk tangan untuk keduanya.

Moderator: “Ok, termaskih balapikir Rofi’udin. Selanjutnya Pak Win, pak win saya persilahkan.”

Pak Windarto: “Terimaksih 2 menit, satu menit saja, kami mungkin ya, kami mengapresiasi kedua peserta ini, karena sangat luar biasa dalam waktu yang singkat tanpa belajar mempersiapkan lebih dulu dari tempatnya masing-masing bisa memahami materi ini dengan begitu baik. Karena saya kalo debat ini hanya debat sopir, kusir makusdnya. Dan intinya kami mengapresiasi kedua peserta ini dan mohon yang lain menjadi lebih baik. Terimaksih

Moderator: “Terimakasih kepada segenap dewan juri yang terhormat. Dan saatnya penghitungan skor, waktu 2 menit untuk dewan juri menghitung semua total skor. Silahkan time kiper menghitung 2 meneit”.

Stelah 2 menit berlalu.

Moderator: “Ok ada instruksi dari  balapikir Sareadi bahwa waktu kita tunda dan kepada kawan-kawan melaksanakan ibadah sholat maghrib agar kita tuggu siapa yang… sudah selesai?tetap di tunda ato langsung saja. Ok, bu rektor mengatakan di tunda, ini di tunda, dan dewan juri tetap disini. Dan kepada kawan2 segera menunaikan ibadah maghrib. Dimulai dari sekarang 10 menit. Setelah 10 menit .

moderator menginstruksikan kpada peserta final agar menempati tempatnya semula.

Bismillahirrohmanirrohim, forum kembali saya buka, salam idealisme dan progesifitas!!!

Ok kawan2 dan peserta debat konstitusi mahasiswa tingkat nasional KSMW. Ini kita akan melihat siapa yang akan mendapatkan juara satu dan dua. Kepada dewan juri, dalam hitungan ketiga silahkan dewan juri mengarahkan benderanya kepada kelompok kesanyangannya. Dan ditentukanlah bendera jatuh kepada tim Uin Malang satu bendera dan Uin Bandung mendapat dua bendera. Yang artinya UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai juara pertama dan Uin Maulana Malik Ibrahim sebagai juara kedua. Adapun best Speaker jatuh kepada M. Zakwan dari UIN Malang.

NB: catatan ini berdasarkan video yang diambil saat proses debat berlangsung, beberapa diksi ada yang di ubah karena banyak pengulangan argumen, semoga tidak mengurangi substansi perdebatan.

Noted by: Balapikir Hakim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here