Anda mahasiswa dan ingin mendapat penghasilan untuk tambahan uang saku? Jawabannya tentu tidak hanya satu, bisa banyak. Mulai dari bekerja menjadi pramuniaga di sebuah usaha menjadi guru di program bimbingan belajar, berdagang, hingga menulis di koran. Tentu berbagai cara tersebut harus disesuaikan dengan kapasitas dan minat yang dimiliki. Tulisan ini akan secara khusus menyoroti cara yang terakhir, menulis di koran. Meski beberapa koran sudah tidak memberikan imbalan uang bagi penulis di rubrik opini, menulis di koran bagi mahasiswa tetap bisa mendapat uang dari dana apresiasi yang disediakan pihak kampus.

Dana apresiasi tentu ditujukan untuk memancing kreatifitas, nalar kritis, serta kreatifitas mahasiswa dalam menyampaikan pendapat. Kampus bukannya tidak mendapat keuntungan apa-apa, pihaknya tentu akan mendapat value bargain  yang dapat dibanggakan secara institusi. Kampus yang mahasiswanya sering menulis gagasan sebagai solusi permasalahan sosial, menawarkan konsepsi untuk perbaikan kesejahteraan sosial, menunjukkan adanya suatu proses yang benar dalam sistem pendidikan di kampus tersebut.

Umumnya, kampus mensyaratkan pencantuman keterangan almamater dalam tulisan yang termuat di koran kepada setiap mahasiswa yang ingin mendapatkan dana apresiasi dari tulisan mereka. Hal ini tentu agar dapat menjadi sebuah legitimasi kesuksesan kampus karena sudah berhasil menciptakan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan mahasiswa kritis. Meskipun tidak sedikit mahasiswa yang mendapatkan ide tentang gagasan progresifnya bukan dari bangku perkuliahan (sistem perkuliahan yang ada), melainkan dari proses berorganisasi.

Anomali Dua Fakta Sosial

Terkait pemberian apresiasi terhadap tulisan mahasiswa ini, penulis ingin menyoroti para mahasiswa yang penulis sebut sebagai Intelektual Separatis. Penulis mendefinisikan “intelektual separatis” sebagai mahasiswa yang punya nalar kritis tetapi tidak menghendaki atau mendukung kemajuan institusi kampusnya, akan tetapi mempunyai kecenderungan mengkontruksi suatu entitas institusi di luar kampus. Gagasan semacam ini penulis lontarkan berdasarkan dua fakta sosial yang ada. Pertama, banyaknya mahasiswa yang mengajukan dana apresiasi ke kampus tetapi tidak mengatasnamakan instansi organisasi resmi kampus, baik itu lembaga politik mahasiswa (eksekutif dan legislatif) ataupun Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Kedua, dengan berat hati penulis ingin mengevaluasi kinerja sivitas akademika di bidang penulisan di UIN Walisongo. Keterlambatan penerbitan dan tidak banyaknya gagasan progresif yang banyak dilahirkan tentu bukanlah kabar yang menggemberikan untuk institusi.

Dua fakta ini penulis simpulkan sebagai upaya keengganan memajukan institusi UIN Walisongo oleh para “intelektual separatis”. Mereka yang sebenarnya punya kemampuan kritis harusnya juga mau mengisi lembaga resmi yang sudah ada di dalam kampus. Mereka faktanya lebih suka berkarir di luar lembaga resmi kampus tetapi tetap mencatut nama UIN Walisongo hanya untuk mendapat legalitas pencairan dana apresiasi. Menurunnya kinerja (bukan berarti juga kualitasnya) sivitas akademika kita di bidang penulisan bagi penulis, harusnya menyentil insting “ngemong” dari bagian kemahasiswaan (WR III dan Kabag Kemahasiswaan). Mereka seharusnya mampu melakukan komparasi terkait anomali yang sedang terjadi, di satu sisi mahasiswanya banyak gagasannya yang termuat di koran, tetapi di sisi lainnya beberapa lembaga di bidang intelektualitas kurang lancar menyelesaikan tulisannya sesuai tenggat waktu kepengurusan.

Fakta sosial seperti inilah yang menggelisahkan penulis untuk melabeli para mahasiswa oportunis semacam mereka dengan sebutan “intelektual separatis”. Mereka hanya sekedar mahasiswa penuh konsepsi yang ilusif, hanya mengeruk uang dari kampus tanpa mau mengisi struktur kelembagaan yang tersedia. Alasan mereka melakukan itu tentu bisa saja disebabkan oleh faktor yang jamak. Tetapi penulis ingin mengingatkan, bahwa mengemban doble burden tugas keorganisasian itu tidak mudah. Diawali keengganan para “intelektual separatis” bergabung dengan UKM, tugas pengurus UKM menjadi berlipat seiring berkurangnya jumlah pengurus yang ada. Bukan hal gampang memastikan roda organisasi secara administratif berjalan lancar sambil tetap menelurkan gagasan progresif.

Mungkin pendapat penulis terkesan sebagai sebuah keluhan. Tetapi poin pentingnya, bukankah patriotisme mahasiswa adalah tentang menjunjung tinggi nama almamaternya? Menjunjung tinggi nama almamater juga bisa dilakukan dengan mengisi semua lembaga resmi kampus untuk berjalan sebagaimana mestinya. Lebih jauh, hal semacam ini juga sedikit banyak tergantung orientasi pemangku kebijakan kampus. Apakah mereka juga merasakan kegelisahan yang sama terkait fakta sosial yang sudah penulis sampaikan, atau mereka tidak keberatan jika ada sebagian mahasiswanya yang sibuk membangun eksistensi entitas lembaga di luar kampus dengan menggunakan dana dari kampus (dana apresiasi)? Dan dengan demikian mendorong munculnya intelektual separatis?

Moratorium Dana Apresiasi

Saat pengurus UKM terbebani masalah administrasi yang sering terkesan ribet demi memajukan lembaganya—yang pada ujungnya bermuara kepada kebaikan kampus sendiri—“intelektual separatis” sama sekali tidak melakukan upaya yang sama.  Mereka malah sibuk mengkontruksi entitas lembaga di luar kampus. Jika dana apresiasi bertujuan memancing mahasiswa agar kreatif menyampaikan gagasannya lewat tulisan di koran (yang akhirnya berdampak pada nama baik institusi kampus dan penguatan lembaga resmi kampus), sementara mahasiswa yang mendapatkan dana apresiasi tidak punya tujuan tersebut (mengharumkan nama baik instansi dan merevitalisasi lembaga resmi kampus yang sudah ada), moratorium pemberian dana apresiasi bagi mahasiswa yang mengatasnamakan lembaga di luar kampus perlu diwacanakan.

Wacana moratorium dana apresiasi bukan berawal dari keluhan, keirian atau prapaham negatif lainnya. Tulisan ini adalah wujud pengutaraan kegelisahan yang disertai solusi untuk menjawab tersendatnya produksi tulisan sivitas akademika UIN Walisongo. Dalam fungsionalisme yang menganalogikan masyarakat atau organisasi dengan organisme, jika organisme terserang penyakit sesungguhnya ada salah satu sistem dari organisme yang tidak berfungsi. Sistem dalam lesunya kinerja sivitas akademika UIN Walisongo yang penulis maksud adalah salahnya sistem reward pada dana apresiasi yang ternyata menciptakan “intelektual separatis”. Tentu ini pendapat yang bukan datang dengan tiba-tiba, meski masih ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa meniadakan kekuatan logika dalam gagasan tulisan ini, penulis tetap berharap tulisan ini mendapat tanggapan yang sebanding.

Penulis merindukan “Intelektual Patriot” yang siap mengharumkan nama kampus melalui lembaga internal resmi yang ada. Jika para intelektual separatis menyanggah gagasan ini dengan bersembunyi di bawah ketiak bernama HAM, untuk menjadi manusia yang bebas memilih, penulis membenarkan dengan sebuah catatan. Jika begitu pilihan kallian, maka jangan mengemis dana apresiasi yang diperuntukan untuk kemajuan kampus ini!

*Ahmad Muqsith (Rektor KSMW 2015)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here