Negara dan rakyat adalah dua substansi yang berbeda namun keduanya tidak bisa di pisahkan. Negara tanpa adanya rakyat tidak akan diakui sebagai negara baik secara defacto maupun dejure. Sebaliknya rakyat tanpa adanya Negara tidak bisa dinamakan rakyat.

Masyarakat merupakan sekelompok manusia berhimpun atas dasar suatu persamaan, dan menciptakan suatu atmosfer yang dipenuhi dengan semangat partisipasi politik pada tiap kelompok sehingga posisi negara sebagai pembuat kebijakan serta mengakomodasi segala kepentingan dan kebutuhan dengan adil pada masyarakat. Dari sinilah negara memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang titik perhatiannya ditujukan kepada plularitas yang ada dalam masyarakat. Sehingga terbentuknya relasi antara negara dan masyarakat untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan bersama.

Maka dari itu banyak tokoh politik yang memikirkan relasi negara dan masyarakat dalam berbagai pendekatan. Salah satunya Thomas Hobbes dengan levithan dan John Locke dengan civil society.

Thomas Hobbes

Menurut Hobbes sifat alamiah manusia tidaklah sama. Perlu adanya kesepakatan bersama untuk menjalin suatu kesepakatan dalam keberlangsungan hidup dan meninggalkan sifat aslinya yaitu sifat individualis yang hanya mementingkan diri sendiri. Setiap indivu manusia cenderung melakukan hal yang menguntungkan bagi dirinya tanpa mementingan orang lain, namun disadari bahwa hal tersebut justru akan mengancam dirinya dalam kelangsungan hidupnya,. Maka dari itu manusia perlu melepaskan sifat alamiahnya kedalam suatu perjanjian bersama. Hal itu tentunya harus didorong oleh kekuatan eksternal yang dapat menguatkan, yaitu dengan menciptakan otoritas publik yang mempumyai kekuatan koersif untuk memaksa orang tunduk pada perjanjian sosial. Otoritas semacam ini bisa dibangun jika jika masing-masing individu menyerahkan hak kebebasan alamiahnya kepada orang yang tidak ikut terlibat dalam perjajian.  Kumpulan hak dari orang-orang yang disatukan dengan cara demikian yang diberikan kepada satu orang disebut Civitas (persemakmuran). Persemakmuran merupakan satu pribadi yang tindakannya mewakili banyak orang , dengan hubungan timbal balik antara satu orang dengan orang lain.

Untuk mewujudkannya, menurut Hobbes harus memuat tiga aspek yang saling menguatkan. Pertama, perjanjian ini bukanlah perjanjian antara penguasa dan rakyat, tetapi kesepakatan kesepakatan di antara individu-individu untuk mengakhiri keadaan alamiah dan membentuk masyarakat sipil. Kedua, manusia tidak mempunyai kepentingan alamiah yang sama, tetapi mereka mempunyai kepentingan pokok bersama dalam mempertahankan masyarakat sipil. Karena tanpa masyarakat sipil ini kehidupan masyarakat ini akan terus terancam, karena manusia secara rasional bersatu untuk meraih tujuan bersama. Ketiga,kesatuan orang-orang yang dibentuk oleh perjanjian social (social covenant)  lebih merupakan konsekuensi dari kedaulatan daripada sumber kedaulatan. Sumber pokok negara yang terpenting adalah kehendak individu yang mengadakan persetujuan dengan orang lain. Berbagia kehendak ini semata-mata disatukan sebagai hasil dari kontrak mereka serta dibentuknya kekuatan bersama, yaitu “rakyat”, kekuatana dan kekuatan ini riil dan bukan semata-mata bersifat moral. Jadi, bukan kesepakatan tetapi penyerahan kehendak semua orang kepada kehendak satu orang yang menciptakan masyarakat sipil. Sebelum individu masuk ke dalam kontrak sosial, mereka tidak lain kecuali kumpulan orang-orang yang tidal teratur (disordered mass). Keempat, tidak ada kebulatan dalam kontrak sosial. Orang-orang dituntun menciptakan kedaulatan yang cukup  kuat guna menjalankan tatanan internal dan mempertahankan diri dari agresi luar.

Penguasa adalah orang meng diberikan mandat oleh individu-individu  untuk diberi kekuasaan susuai dengan perjanjian yang bersifat mengikat. Kedudukannya mempunyai hak-hak serta kekuasaan dasar tertentu. Mereka akan melakukan dan memutuskan sesuatu yang dianggap pantas. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penguasa dianggap sebagai tindakan  individu dan jika individu mengeluhkan kinerjanya itu sama saja ia mengeluhkan dirinya sendiri. Kedudukanya berada diatas segala-galanya.

Hobbes mengatakan bahwa kekuasaanya tidak bisa dipindahkan kepada orang lain tanpa persetujuannya. Ia tidak bisa kehilangan kekuasaannya. Ia tidak bisa dituduh melakukan penganiayaan oleh bawahan-bawahannya. Ia tidak bisa di jatuhi hukuman oleh mereka. Ia adalah orang yang memutuskan apa yang dianggap perlu dilakuan untuk perdamain. Ia adalah satu-satunya legislator dan hakim perselisihan yang tertinggi,dan hakim pada masa perang dan damai. Jadi ketika warga negara memasuki perjanjian sosial dan telah memilih penguasa, mereka akan kehilangan hak sipilnya.Inilah teori yang di kenal dengan Leviithan (monster ganas).

John Locke  

John locke merupakan pemikir politik dari Inggris. Ia merupakan seorang bangsawan dari Inggris. Locke dilahirkan di Wrington di kota Somerset tahun 1632. Ayahnya adalah seorang tuan tanah kecil dan juga seorang pengacara yang berperang di parlemen pada waktu perang sipil.  Ia menempuh pendidikan di Oxford dan memperoleh gelar B.A dan M.A. kemuudian ia belajar ilmu kedokteran. Locke pernah menduduki jabatan publik penting yang memberinya pengalaman dan penglihatan langsung pada realitas dan jalannya politik. Karya utamanya tentang politik berjudul Two Treatises of Government. Buku ini berisikan penolakan  terhadap teori mempertahankan penyelesaian rovolusioner.

Manusia dilahirkan dengan kemampuan akan kebebasan yang sempurna dan menikmati secara penuh hak dan keisitimewaan dari hukum alam, sejajar dengan orang lain, atau anggota manusia diatas bumi, secara kodrati mempunyai kekuasaan bukan hanya untuk mempertahankan miliknya, yaitu kehidupannya, kemerdekaan, dan kekayaannya, menentang gangguan yang dilakukan orang lain, tetapi juga menghakimi dan menghukum orang-orang yang menentang hukum tersebut. Kebebasan dan tindakan manusia diatur oleh hukum alam yang mengaturrnya, yang mengikat setiap orang, dan akal sebagai penentunya.

Ia menyebutkan bahwa keadaan alamiah asli manusia yang ia sebut sebagai komunitas umat manusia alamiah yang besar. Keadaan manusia pra-politik adalah bebas, sederajat, dan merdeka. Setiap orang memiliki kemerdekaan alamiah dan tidak berada dibawah kehendak atau otoritas kehendak manusia yang lain.

Dalam pandangannya Locke melihat bahwa jika seseorang hanya mengandalkan hukum alam untuk mengatur dirinya saja, tentunya kehidupan manusia tidak akan berjalan dengan harmonis, oleh karena itu masyarakat pra-politik tidak memiliki lembaga politik untuk mengundangkan, menyesuaikan, dan melaksanakan hukum alam. Sehingga perlu adanya organisasi untuk menciptakan dan mengatur agar terciptanya sebuah kemakmuran dalam masyarakat.

Locke menggambarkan organisasi pemerintah sebagai bagian yang dapat berfungsi untuk menciptakan keharmonisan tersebut. Sehingga locke membagi atas dasar kekuasaan menjadi tiga kategori kekuasaan atau yang biasa disebut sebagai trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federative atau pembuatan perjanjian. Pembagian kekuasaan tersebut dilakukan karena alas an kemudahan dalam mengkontrol suatu tatanan dalam negara.

Pelaksanaan pembagian legislatif dalam skema locke dari waktu ke waktu dipilih langsung oleh rakyat, secara hukum legislative memiliki kekuasaan tertinggi, namun kekuasaan tersebut dibatasi oleh kebaikan umum dalam masyarakat. Oleh karena itu jika ia mengabaikannya rakyat memiliki hak untuk menolaknya. Sehingga legislatif sebenarnya  pemegang kedaulatan tertinggi. Meski legiflatif dipilih langsung oleh rakyat namun menurut locke tidak perlu pemilihan dilakukan secara merata. Karena locke sangat puas jika kekuasaan politik dimonopoli oleh orang-orang kaya.

Bagi locke, kedaulatan rakyat tidak berarti demokrasi atau hak pilih universal, tetapi semata-mata hak kondisional rakyat untuk melakukan revolusi jika pemerintak tidak menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Locke berpendapat, jika hak revolusi ada ditangan rakyat tidak akan menimbulkan stabilitas dalam pemerintah. Ia percaya bahwa rakyat tidak akan memberontak jika mereka menderita.

KESIMPULAN

Manusia memiliki sifat alamiah yang dapat menentukan bentuk dalam suatu negara. Sifat alamiah inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan interaksi dan perjanjian dalam menjalani kehidupan bersama yang harmonis. Sifat alamiah yang diutarakan oleh hobbes sangatlah berbeda dengan sifat alamiah yang dimaksud john locke.

Menurut hobbes sifat alamiah seseorang berangkat dari sifat individualis manusia yang memiliki hasrat untuk mencari keuntungan terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu hal tersebut dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Dalam hal ini menurut hobbes perlu adanya melepaskan sifat alamiah kedalam perjanjian yang mengikat, sehingga harus adanya dorongan eksternal untuk melakukan perjanjian tersebut.

Sedangkan sifat alamiah menurut locke adalah bahwa manusia memiliki kebebasan sejak lahir. Sehingga kebebasan dan tindakan manusia diatur oleh hukum alam yang mengaturrnya, dan mengikat pada setiap orang, sehingga akal lah sebagai penentunya. Untuk menjaga stabilitas manusia, perlu adanya aturan yang bersifat mengikat dan pemimpin untuk mengatur semua tingkah laku manusia. Pemimpin itu adalah perwakilan dari rakyat yang dituntuntut untuk mengatur rakyat.

Sistem negara yang ideal menurut Hobbes adalah sitem kekerajaan, sedangakan menurut Locke Negara yang ideal adalah negara  Demokrasi dimana kekuasaan rakyat sepenuhnya di utamakan. Negara adalah wujud alamiah sifat manusia. Jika manusianya baik maka baik pula negaranya,dan jika manusia nya buruk, maka buruk pula Negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

 

  1. Schmandt, Henry. Filsafat Politi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005

Nasiwan. Teori-Teori Politik. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2012

 

*ditulis oleh Balapikir Alfa 2016

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here