Perlukah dilakukan pemisahan antara politik dengan media? Pertanyaan tersebut hampir tidak bisa kita berikan jawaban yang memuaskan. Bahkan, kita juga perlu mengajukan pertanyaan yang mendahului pertanyaan tersebut, bagaimana hubungan politik dengan media? Penulis melihat keduanya seperti entitas yang saling menyokong. Jika salah satu diantaranya keluar dari jalan semestinya, maka yang satunya juga akan melenceng. Jika politik yang demokratis berubah otoriter, maka hampir mustahil media yang muncul punya nilai-nilai netralitas. Sementara jika media yang sudah tidak memenuhi kode etik jurnalistik, juga hampir bisa dipastikan akan menciptakan kegaduhan politik.

Bagi pengamat politik J. Kristiadi, pemilu demokratis ia artikan sebagai perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, serta etika. Pemilu yg seperti itu ia harapkan akan membentuk transisi kepemimpinan yang lebih damai dan beradab. Karena pemilu merupakan suatu fase di ranah politik, pastilah sesak berjejalan tentang gagasan dan kebijakan. Gagasan dan Kebijakan tersebut haruslah ditawarkan kepada konsituen melalui perantara media, maka disinilah urgensi pentingnya media dalam mewujudkan proses pemilu yang dimaksud J. Kristiadi. Fungsi media harus jadi sebuah entitas independen saat memposisikan diri sbagai penyambung “lidah politikus” kepada “mata dan telinga konstituen”. Asas netralitas dalam pemberitaan gagasan-gagasan politikus yang sedang melakukan kontestasi dalam pemilu harus kita amati. Bahkan dalam era banjir informasi saat dunia pers bersekawan diam-diam dengan politikus, membuat gerakan masyarakat sipil independen juga harus mawas diri.

Kewaspadaan masyarakat ini harus sampai kepada kepintaran memilah berita yang tidak jarang ditunggangi politik. Sebagai salah satu gerbang keluar-masuknya “modal besar” membuat politik punya daya pengaruh yang luar biasa. Jika dunia pers sudah tidak ketat dalam kode etiknya karena pengaruh modal dari dunia politik, maka memprediksi berita yang tidak mengusung asas netralitas menjadi hal yang wajar. Apalagi keserakahan politikus yang sudah tidak lagi mempedulikan regulasi, norma serta etika, maka idealisme dunia perslah yang akan menjadi benteng harapan kita untuk menyaksikan berita-berita yang kental dengan kaidah kode etik jurnalistik.

Dilema Perusahaan Pers

Dalam BAB III Pasal 3 Ayat 2 UU Pers, kita tidak bisa menafikan bahwa pers dalam bentuk perusahaan, selain sebagai entitas jurnalistik juga merupakan entitas ekonomi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa pasal tersebut adalah hal yanng dilematis. Pasal tersebut tidak jarang membuat pengelola perusahaan pers gagal menyeimbangkan lembaga pers sebagai entitas jurnalistik di satu sisi dengan entitas ekonomi di sisi lainnya. Tantangan untuk menyeimbangkan fungsi pers semacam itu tentu semakin sulit saat musim pemilu datang. Karena pemilu adalah masa panen dengan iklan politik pesanan.

Pembatasan iklan politik, pemasangan baliho kampanye yang dilakukan oleh KPU merupakan suatu bentuk pemerataan kekuatan kampanye. Jika tidak dibatasi, pastilah kampanye dan iklan politik menjadi senjata pamungkas bagi politikus dengan modal kapital besar. Tetapi hal-hal yang sudah diatur dengan berbagai regulasi tersebut nyatanya masih bisa diakali. Iklan politik di media cetak misalnya, tidak lagi sekedar memaparkan visi partai, visi dan profil calon atau rekam jejak calon, tetapi bentuk iklan sudah pada kesepakatan politikus dengan perusahaan pers untuk melakukan peliputan kegiatan-kegiatan politik. Hal demikian terlihat seolah-olah tidak ada regulasi yang sedang dilanggar padahal sebenarnya telah melebihi batas iklan yang diperbolehkan. Maka tidak jarang Remotivi—sebagai salah satu pengamat media yang independen—sering melaporkan tidak seimbangnya kuota pemberitaan suatu media terhadap dua atau tiga pasangan calon yang sedang berkompetisi.

Lebih jauh, sebenarnya sudah ada seruan dari Dewan Pers No. 02/Seruan-DP/II/2014 tentang pilihan non-aktif atau mengundurkan diri bagi wartawan yang memutuskan menjadi caleg, calon DPD, atau tim sukses. Hal ini tentu untuk menjaga proses pemilu yang beradab. Tetapi sekali lagi,  balancing perusahaan pers untuk tidak memberatkan timbangannnya sebagai entitas jurnalistik dan ekonomi bukanlah hal mudah. Perselingkuhan pers dan politikus bagi penulis adalah salah satu faktor pendukung terjadinya korupsi dan otoriterisme.

Menjadi pendukung fenomena korupsi karena memang tidak murah untuk membeli suara pers. Sementara setelah menang dan terpilih paska pemilu karena andil pers, maka agar menutupi berbagai kasus korupsinya, pemberitaan bisa dipesan untuk diarahkan melindungi kepentingan rezim penguasa. Pemerintah bisa menjadi otoriter dengan kuasa pengetahuan yang disebarkan ke tengah masyarakat berkat andil media. Jika siklus ini terus berputar maka fenomena ini akan semakin menggurita. Rahasia umum yang mendukung kebenaran ini adalah realitas keberadaan wartawan amplop, berita politik yang sumbernya sering tidak kredibel, sampai politikus-politikus yang semakin sadar untuk menguasai media, bahkan beberapa mendirikan perusahaannya sendiri untuk menopang kelancaran hajat politiknya.

Penulis ingin menegaskan bahwa masyarakat sipil harus meningkatkan kewaspadaanya saat faktanya, semua pemilik media mainstream di Indonesia sudah mulai merangkul-dirangkul dunia politik praktis. Media tidak jarang sudah semakin jauh jaraknya dari heroismenya yang menjadi gerakan awal pembangkit kesadaran nasional. Medan Prijaji sekarang menjadi Medan Politik. Karena memang dua entitas ini sudah bertakdir untuk mengisi ruang kehidupan publik secara bersama, maka memisahkan keduanya bukanlah solusi. Tetapi upaya menyeimbangkan keduanya agar menghasilkan media yang ketat dengan kode etik jurnalistik, menghasilkan politik yang damai dan beradab, menjadi hal yang urgen. Dalam tulisan yang belum tuntas ini penulis ingin memastikan bahwa sudah saatnya kita menjadi masyarakat penyeimbang fenomena yang melibatkan dua entitas ini.

*Rektor Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo Periode 2015

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here