Indonesia adalah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar Negara. Pancasila adalah cita-cita kemerdekaan Negara Indonesia, maka Pancasila dengan lima poin pentingnya harus selalu kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam mewujudkan cita-citanya itu, Indonesia masih terus mengalami tantangan dan hambatan. Tulisan ini akan membahas salah satu permasalahan yang sering menjadi hambatan bagi terwujudnya Pancasila pada sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Sampai sekarang, konflik mengenai agama dan keyakinan masih bermunculan. Berdasarkan catatan dari eLSA (Lembaga Studi Sosial dan Agama) di wilayah Jawa Tengah saja sepanjang tahun 2016 terdapat 16 kasus yang masuk pada kategori intoleransi dan empat kasus masuk pada kategori dugaan tindakan pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) yang dilakukan oleh negara. Sehingga jumlah keseluruhan kasus yang terjadi pada 2016 menyangkut KBB terjadi 20 kasus. Ini baru di salah satu provinsi, yang bahkan dikatakan sebagai daerah yang paling jarang mengalami konflik agama, lalu bagaimana dengan daerah lain? Tentu hal ini menjadi keprihatinan bersama mengingat Indonesia adalah negara majemuk yang memiliki ribuan suku, ras, dan keyakinan beragama yang berbeda-beda. Bisa dibayangkan apa jadinya jika negara yang sangat heterogen ini mengalami perpecahan yang massif yang dilatarbelakangi oleh perbedaan-perbedaan tersebut.
Berbagai konflik keyakinan beragama yang terjadi tentu bisa berasal dari sebab yang bermacam-macam. Ada yang hal itu memang berasal dari keyakinan agamanya bahwa keyakinan selain dirinya harus ditolak dan disingkirkan, lalu ajaran agamanya itu dijadikan pembenaran terhadap tindakan kekerasan yang dilakukannya. Seperti yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran yaitu membakar rumah ibadah atau melakukan pengeboman terhadap orang-orang yang dianggapnya kafir. Ada juga konflik tersebut terjadi karena ada masalah pribadi yang kemudian terbawa dalam sentimen kelompok agama. Sampai konflik yang terjadi bukan murni karena agama itu sendiri melainkan telah dipolitisasi demi kepentingan pihak tertentu, dan lain sebagainya. Tentu saja penanganan atau solusi terhadap setiap kasus ini juga tidak sama tergantung penyebabnya.
Dari berbagai kasus tersebut, tentu kita bisa melihat mana kasus yang benar-benar mengancam Pancasila. Bagi penulis setiap tindakan yang bertujuan “Mendirikan Khilafah Islamiyyah” tentu tidak sesuai dengan amanat Pancasila. Meskipun mereka berdalih dengan mengatakan bahwa Khilafah Islamiyyah adalah solusi atas ketidakpecusan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, penulis tetap tidak dapat menangkap dimana letak solusinya. Khilafah justru menjadi masalah baru bagi pecahnya kesatuan Negara republik Indonesia.

Khilafah Bukan Solusi

Menjadi solusi atas cacatnya pemerintahan skarang adalah alasan yang paling sering digembor-gemborkan oleh mereka yang mendukung didirikannya khilafah. Mereka merindukan sistem kenegaraan pada masa Khulafa’ur Rasyidin yang menurut mereka adalah pemerintahan yang ideal. Padahal jika kita mau mempelajari secara mendalam bagaimana sistem pemerintahan yang dibangun kala itu, sama sekali belum matang dan menemukan konsep yang jelas, bagaimana proses pemilihan pemimpin, bagaimana cakupan wilayahnya, dan bagaimana rakyatnya yang tidak beragama Islam. Bahkan mendasarkan politik kepada al-Qur’an saja rasanya sangat sulit mengingat begitu banyaknya tafsir terhadap al-Qur’an. Pengertian ini harusnya menjadi pemahaman bersama bahwa Khilafah Islamiyyah tidak mungkin relevan dengan Negara kita.
Jika memang munculnya keinginan mendirikan Khilafah Islamiyyah adalah kritik terhadap keadaan pemerintahan yang kurang tertib, maka penulis hargai orang tersebut karena mau melakukan kritik terhadap pemerintah. Tetapi jika solusinya adalah mengganti sistem pemerintahan, maka penulis akan menolak dengan tegas gagasan tersebut. Bukan hanya karena ide tersebut yang tidak relevan dengan situasi negara kita, tetapi juga karena kehadiran Islam di Negara Indonesia tidak datang dengan jalan perang melainkan dengan jalan damai bahkan melalui akulturasi budaya. Maka tidak mungkin para pendukung Khilafah ini memaksa mereka yang berlainan keyakinan untuk mau mengikuti sistem Khilafah tersebut.

Memanfaatkan Ruang Demokrasi

Banyak yang mengatakan bahwa kerasnya suara-suara yang ingin menegakkan Khilafah islamiyyah untuk Negara kita ini merupakan kesalahan sistem demokrasi yang membebaskan setiap orang untuk menyuarakan pendapat dan keinginannya. Sehingga pengaruh kaum intoleran ini semakin cepat tersebar luas. Namun, kita tidak dapat serta merta menyalahkan demokrasi. Karena tanpa demokrasi juga Negara ini akan hidup dalam ketakutan sebagaimana zaman orde baru dengan terbatasnya ruang-ruang berekspresi. Justru dengan adanya demokrasi kita akan mampu melawan setiap pemikiran yang mampu menciderai cita-cita Pancasila dan amanat UUD 1945. Maka tugas kita mengisi ruang-ruang demokrasi ini dengan terus mengabarkan toleransi dan kedamaian agar tercipta kehidupan yang rukun di Negara kita ini.
Penulis sekali lagi ingin menekankan bahwa tulisan ini menyoroti permasalahan penting mengenai “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila pertama Pancasila ini memiliki keluasan makna yang berarti Indonesia melindungi keyakinan atau agama apapun yang mengakui Tuhan Yang Esa sekalipun itu berbeda-beda. Jika mereka ingin Islam yang sesuai dengan Arab atau Negara timur tengah lainnya, maka saran penulis jangan tinggal disini, karena Negara Indonesia ini miliki semua umat, semua suku dan agama.
*Umi Ma’rufah (Rektor KSMW 2017)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here