John Locke, filsuf asal Inggris, menemukan bahwa negara adalah ekspresi dari adanya kontrak sosial. Kontrak sosial adalah perjanjian-perjanjian diantara masyarakat untuk menciptakan kondisi artifisial (buatan). Adanya kontrak sosial ini berangkat dari hak alamiah yang dimiliki setiap manusia. Menurut Locke, dalam kondisi alamiah manusia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk di dalam pergaulan antar sesama dengan dipandu akal murninya. Mereka juga sadar untuk memenuhi hasratnya tanpa mengganggu orang lain.

Masalah kemudian hadir karena; pertama, manusia yang terlalu membiarkan kepentingan pribadi sehingga menerjang hak-hak orang lain; dan kedua, tidak adanya kesepakatan sanksi yang tegas terhadap pelanggar hak tersebut. Thomas Hobbespun demikian. Menurutnya, manusia sebelum adanya negara adalah homo homini lupus, serigala bagi manusia lainnya. Maka perlulah adanya kontrak sosial sebagai kesepakatan bersama dalam menjamin dan membatasi hak setiap manusia.

Setelah menyadari perlunya kontrak sosial, selanjutnya dibentuklah negara dengan suatu pemerintahan yang bertugas menjalankan kontrak sosial tersebut. Dalam hal ini, masing-masing negara berbeda dalam pengoperasiannya. Ada yang berbentuk monarki, demokrasi, juga teokrasi. Namun demikian, maksud dan tujuannya tetaplah sama, yakni mengharapkan kehidupan masyarakat yang selaras, tenteram, dan damai. Oleh karena itu kewajiban dan kepatuhan politik masyarakat kepada pemerintah hanya berlangsung selama pemerintah masih dipercaya. Apabila hubungan kepercayaan putus, pemerintah tidak mempunyai dasar untuk memaksakan kewenangannya.

Semangat Kenegaraan Indonesia

Indonesia merupakan salah satu Negara yang terbentuk dari semangat kebhinnekaan yang akhirnya menjunjung tinggi demokrasi sebagai asasnya, Indonesia adalah negara hukum, demikianlah yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH ada dua belas ciri penting dari negara hukum diantaranya adalah : Supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independent, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata Negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan Negara, transparansi dan kontrol sosial.

Jika kita membaca semangat kenegaraan Indonesia saat ini, hampir penuh kecacatan. Karena pelaksanaan hukum yang cenderung tajam ke bawah tumpul ke atas. Artinya, tegas pada masyarakat kecil dan lemah, namun lembek pada yang berkuasa dan bermodal. Inilah yang kemudian membuat masyarakat kurang percaya pada proses penegakan dan perlindungan hukum di negaranya sendiri.

Korupsi Penghambat Keadilan

Salah satu penyebab asas ketidakpercayaan tersebut adalah pemihakan hukum oleh para penegak hukum akibat perbuatan suap dan korupsi. Hampir setiap tahun selalu ada hakim yang terjerat kasus suap dan korupsi. Berdasarkan catatan yang penulis kutip dari laman beritasatu.com, sepanjang tahun 2016 saja tercatat ada 8 hakim dan pegawai pengadilan yang terjerat kass korupsi. Diantaranya;

  1. Syamri Adnan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Syariah Nangroe Aceh Darussalam yang ditangkap pada tanggal 6 Februari 2016 karena dugaan manipulasi dana pembebasan lahan pembangunan gedung Pengadilan Agama Maninjau.
  2. Adri Tristianto Sutrisna, Kepala Sub-Direktorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung yang ditangkap KPK Pada 11 Februari 2016 atas dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara terkait penundaan pengiriman salinan putusan kasasi kasus korupsi di Lombok Timur.
  3. Edy Nasution, panitera merangkap Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditangkap pada 26 April 2016, karena dugaan suap penanganan perkara sejumlah perusahaan di PN Jakarta Pusat.
  4. Nurhadi Abdurachman, Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurachman yang diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait dengan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
  5. Hakim Janer Purba yang ditangkap oleh KPK Pada 23 Mei 2016, karena menerima uang sebesar Rp150 juta yang diberikan oleh terdakwa kasus penyalahgunaan honor Dewan Pembina Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Muhammad Yunus, Edi Santroni dan Syafri.
  6. Toton, Hakim Tindak Pidana Korupsi PN Bengkulu yang ditangkap bersama dengan Ketua PN Bengkulu Janner Purba dalam kasus yang sama.
  7. Sarwo Edi dan Irdiansyah, pegawai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keduanya diberhentikan dari pekerjaannya karena dianggap terlibat dalam perkara yang ditangani oleh Edy Nasution.
  8. Rohadi, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditangkap oleh KPK pada 17 Juni karena dugaan suap penanganan kasus asusila penyanyi dangdut Saipul Jamil.

Beberapa kasus diatas merupakan gambaran betapa masih lemahnya Indonesia dalam menjalankan amanat kenegaraannya untuk menjamin keadilan bagi masyarakat. Lembaga peradilan yang bertugas menangani kasus pelanggaran hukum dan HAM yang justru bertindak koruptif, menyebabkan kita mesti berpikir ulang untuk menggunakannya dalam penyelesaian masalah kita.

Beberapa penyelesaian kasus hukum memang dapat dilakukan melalui restorative justice, yakni suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula Namun untuk kasus yang melibatkan pelaksanaan hukum dan HAM sesuai peraturan undang-undang tetap harus menyelesaikan masalahnya melalui lembaga peradilan hukum negara. Namun jika lembaga peradilan Negara masih juga koruptif, maka jangan harap Indonesia mampu mewujudkan konsepsi negara yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia dengan 100%.

ditulis oleh Balapikir Umi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here