Bagaimana cara kita mengetahui suatu peradaban dikatakan sudah maju atau masih tertinggal. Apa alat ukur dan bagaimana mengukurnya? Bisakah kita menganggap bahwa orang Jawa yang sudah menggunakan pakaian yang menutupi seluruh badan (aurat kalau dalam Islam), lebih maju peradabanya dibandingkan dengan beberapa orang Irian Jaya yang para lelakinya hanya memakai koteka sementara para prempuan dewasanya juga tidak berpenutup dada? Bisakah kita menggunakan tolak ukur kebudayaan di suatu wilayah untuk mengukur suatu tingkat kebudayaan di daerah lainya?

Evolusi Masyarakat Industri

Pembagian perkembangan masyarakat menurut Daniel Bell terdiri dari masyarakat tradisional, masyarakat industri, serta masyarakat post-industri.. Tiga tahapan masyarakat sesuai pembagian Bell ini dibedakan dari basis kekuatan produksinya. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang basis produksi terkuatnya adalah pertanian. Masyarakat industri basis terkuatnya manufaktur yang melibatkan kontrol saintifik atas alam dan penggunaan sumber-sumber energi buatan. Sedangkan masyarakat post-industri mempunyai basis yang bergeser dari produksi barang ke arah ekonomi jasa (pendidikan, kesehatan, dll). Perkembangan ilmu politik semakin menjadikan politik sebagai penguat daya kontrol ekonomi yang basisnya adalah kebijakan-kebijakan publik yang vital dalam bidang jasa (legislasi).Konsekuensinya sistem ekonomi berbasis pasar swasta berganti berbasis pada keputusan-keputusan politik dalam level penentuan keputusan yang penting.[1]

Ketika Amerika mengalami depresi besar (1930-an), Howard Scott sebagai seorang insinyur mewacanakan  bahwa keadaan masyarakat akan membaik dan krisis bisa diatasi apabila pengelolaan kehidupan ekonomi berada di tangan orang-orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan teknis.[2]Teknokrasi akhirnya juga semakin berkembang pesat setelah James Burnham (1940) mengeluarkan buku sensasional, The Managerial Revolution. Buku itu berupaya menghidupkan kembali wacana teknokrasi yang timbul tenggelam. Amerika dan sebagaian negara di Eropa menyambut gagasan ini untuk menolak paham kapitalisme dan komunisme. Puncaknya, 1949 ada simposium di Prancis tentang teknokrasi, dimana teknologi diwacanakan menjadi tiang penyelenggara hajat hidup rakyat.

Tetapi, Herbert Marcuse mengkritik kebudayaan teknokrasi yang sudah terlanjur terbentuk melalui bukunya, One Dimention Man (1964). Menurutnya masyarakat Amerika dan Eropa telah dikuasai prinsip irasionalitas teknologis, dimana pengelolaan terhadap alam dan manusia semestinya tidak dilakukan secara teknokratis. Masyarakat sudah hidup terjebak pada suatu sistem teknologis-totaliter pada peradaban industri maju.[3]

Lanjutan perang gagasan tersebut diajukan oleh Saint Simon, ia kembali menegaskan bahwa masyarakat memang harus ditata secara ilmiah dari atas oleh suatu kediktatoran orang yang mempunyai keahlian teknis. Industri menurutnya adalah semua pekerjaan damai yang menghasilkan kegunaan positif. Ia ingin mencapai keuntngan material  industri besar. Hal itu mensyaratkan sistem “teokrasi” dimana ilmu pengetahuan menjadi penyangga dogma yang bersifat supranasional menggantikan dogma agama lama. Impianya adalah mengakhiri pemerintahan atas manusia dengan menggantinya dengan pengelolaan terhadap barang-barang. Implikasi pemikiran ini adalah menggagap politikus nirfungsi.[4]

Bagi penulis perkembagan Teknologi kita memang masih tertinggal jauh dengan monster industri semacam Amerika, Inggris, Jepang ataupun Tongkok. Dalam konteks ini pendapat Simon bisa dibenarkan, bahwa saat suatu masyarakat masih menggunakan dogma agama normatif secara dominan sebagai penopang hidup, teknologi tidak akan maju dan pengaturan masyarakat lebih sulit karena tidak akan bisa diatur secara teknokratis. Tetapi jika mengganti dogma agama dalam konteks teokrasinya Simon, kita hanya menjadi robot seperti kritik Marcuse. Kita hanya akan menjadi masyarakat industri yang kaku.

Hal lain yang juga perlu dibicarakantentang perkembangan teknologi yang telah memicu industrialisasi adalah “perubahan iklim”. Kita harus tahu bahwa efek domino perubahan iklim mengakibatkan naiknya air permukaan laut akibat glester yang cair di kutub, tidak menentunya lama suatu musim, serta dampak turunan lainya. Meningkatnya emisi karbon dari industrialisasi menjadi faktor determinan terciptanya berbagai masalah perubahan iklim. Artinya, dilema masyarakat industri dewasa ini adalah di satu sisi berpikir tentang bagaimana memacu produktivitas industri, sementara sisi lainya lagi tentang usaha ikut serta menjaga pelestarian lingkungan.

Teknologi ramah lingkugan memang sudah banyak dikembangkan untuk mengatasi perubahan iklim.Tetapi, teknologi seramah lingkungan apapun tetap berpotensi memberikan ekses negatif terhadap kerusakan lingkungan. PBB sendiri sudah sejak 1995 mewacanakan solusi permasalahan ini melalui Confrence of Parties(COP). Terakhir PBB menggelar COP- 21 di Paris pada 2016 untuk melanjutkan solusi yang telah digagas pada Protokol Kyoto. Sebagai negara agrais, maka dalam konteks kontestasi industri (produktifitas) ataupununtuk keikutsertaan menaati tanggungjawab dunia “menjaga pelestarian lingkungan”, Indonesia akan mendapatkan keduanya jika berhasil mengembangkan sektor pertanian.

Semakin kesini memang ada beberapa usaha pemerintah yang ingin mengangkat harkat dan martabat pertanian. Mulai dari Kartu Tani, Duta Pertanian, bantuan teknologi kepada Gapoktan, tetapi tentu itu belum maksimal. Petani kita masih mengalami kekerasan struktural dan kebudayaan. Secara struktural, sistem kita memang tidak mendukung untuk petani bisa mencapai kesejahteraan. Biaya produksi mahal tetapi hasil produksi terbeli murah ketika panen raya oleh praktik pasar kartel. Apalagi keterbatasan BULOG dalam menampung hasil pertanian (7%) membuat swasta malah bisa semakin leluasa bergerak. Secara kebudayaan, kumulasi ketertindasan kesejahteraan petani membuat angkatan mudanya menjauhi profesi ini (39,22 juta pada 2013 menjadi 37,75 juta per 2015).

Menghindari nasib teralienasi dalam medan persaingan industri Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kita harus cerdas. Bonus demogerafi dan menyusutnya persedian sumber daya alam harus dicarikan solusinya agar kita tidak mati konyol, bangkrut di lumbung pangan. Kebijakan ekonomi (berbasis kemajuan teknologi) akhirnya membuat penulis lebih setuju pendapat Bell dibanding Simon, bahwa ujungnya tergantung kepada keputusan politik. Sulit di Indonesia jika kita ingin mengkampanyekan apa yang digagas Simon—yang mengacuhkan dan menggagap peran politikus nihil. Terlebih ketika dalam masalah mengimbangi perubahan iklim, lihatlah bagaimana peran politis—bahkan dalam konteks sosial keagamaan—para pemimpin umat beragama juga berperan aktif dan efisien dalam terlibat mencari solusi. Terakhir Paus Fransiskus mengeluarkan Ensiklik Laudato si yang berisi bagaimana seharusnya menjaga rumah bersama kita (bumi). Bahkan Muhammadiyah juga ikut bicara dengan mewacanakan Fiqh Lingkungan. Hal ini mempertegas bahwa Simon tentu salah dalammereduksir peran politikus dalam urusan mengurusi masalah hajat orang banyak.

Indonesia dan Industri Hijau

Tidak mengherankan jika Marcuse mengkritik kebudayaan manusia industri yang telah termesinisasi, rutinitas yang terotomatisasi. Dikontrol oleh teknologi secara totaliter. Budaya itulah yang membuat manusia teralienasi dari dirinya sendiri. Dari keintiman komunikasi, keterbukaan komunikasi dan hilangnya ruang-ruang Agora—ruang terbuka semasa Yunani kuno yang digunakan masyarakat membicarakan kepentingan bersama (Abdala Badri : 2013). Lantas apa yang harusnya kita lakukan agar; pertama, menang dalam kontestasi industri (berbasis kemajuan teknologi), kedua, ikut andil dalam masalah perubahan iklim dan, ketiga meningkatkan kemajuan teknologi ramah lingkungan secepat dan setepat mungkin? Jika tiga pertanyaan yang diajukan mendapat solusi tentu kita boleh percaya diri dalam kontestasi MEA tanpa harus melacurkan martabat dengan memperburuk kerusakan lingkungan.

Jawaban pertama adalah pengembangan Usaha Makro Kecil Menengah (UMKM). UMKM adalah tiang ekonomi kerakyatan yang bisa memaksimalkan jumlah populasi rakyat Indonesia.UMKM yang telah membentuk berbagaipaguyuban baiknya diarahkan berbentuk koperasi berbadan hukum. Dalam imajinasi penulis, akan ada beragam jenis koperasi sesuai potensi daerah koperasi itu beroperasi. Koperasi pertanian, peternakan, kerajinan tangan dll. Lebih jauh, masing-masing kota bahkan desa akan menjadi sentra suatu komoditas hasil produksi koperasi yang pada dasarnya memaksimalkan prinsip home industry.

Industri rumahan berbentuk koperasi ini perlu disempurnakan dengan jaringan pasar berbasis digital, pasar online. Hal tersebut berarti menjalankan amanah PP No. 17 Tahun 2013 Pasal 4 tentang pemberdayaan pemerintah terhadap UMKM dalam bidang teknologi. M. Yunus, Dekan Fakultas Ekonomi Chitagong University, Bangladesh, mendapatkan nobel ekonomi karena berhasil memberdayakan ibu rumah tangga lewat program Grameen Bank. Prempuan di Bangladesh menjadi tiang penyangga utama UMKM. Padahal, budaya Bangladesh begitu kental dengan Patriarki. Sementara Indonesia yang sudah mulai mengikis budaya patriarki[5] seharusnya bisa berbuat lebih dibanding apa yang dicapai prempuan Bangladesh.

Kedua, keikutsertaan terlibat dalam masalah perubahan iklim adalah wujud semangat kemanusiaan (internasionalisme) ala Sukarno yang ia tulis dalam “Suluh Indonesia Muda”. Ia memperingatkan agar jangan sampai kita terjebak pada nasionalisme yang menyendiri, bangga terhadap bangsa sendiri kemudian merendahkan bangsa lain seperti Hitler tentang Jerman dan Bangsa Aryanya. Indonesia juga harus menuju pada kekeluargaan bangsa-bangsa.[6] Pemilihan industri yang dikembangkan pemerintah haruslah berbasis ramah lingkungan ; pertanian organik dan atau pariwisata.

Pengembangan pertanian ini tentunya harus disertai dengan syarat menghilangkan kekerasan struktural dan kebudayaan kepada petani. Kemudian pengembangan pariwisata sesuai dengan potensi keindahan alam yang dimiliki masing-masing daerah. Apalagi potensi Indonesia Timur yang belum selesai dan sempurna tergarap. Hal ini juga didukung laporan Majalah Time (September 2014) yang mengangkat tema never ofline. Tema tersebut menunjukan bahwa masyarakat industri yang dituntuntuk akselerasi, akumulasidan evisiensi membuat mereka dibawah tekanan berat dan membutuhkan liburan segar. Tentu saja Indonesia harus menyambut keadaan tersebut dengan merias diri sebagai destinasi wisata primadona.

Ketiga, bagaimana menciptakan “teknologi hijau”? Paradigma yang masih antroposentris—semua alam semesta diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia—harus diganti dengan ekosentris yang menempatkan posisi alam sejajar dengan manusia. Karena kita tidak akan mampu merubah tindakan sebelum mampu merubah pikiran kita. Kecenderungan masyarakat yang masih percaya pada mitos pun harus diganti. Dogma agama memang tidak harus dihilangkan, tetapi hanya harus diimbangi ilmu pengetahuan yang seimbang. Pemerintah melalui lembaga non-kementerian juga harus memproduksi dalam jumlah berlipat kelompok peneliti, karena kelompok seperti tiulah yang berhasil menjadi nahkoda majunya home industry di Tiongkok (Karl Polyani : Ekonomi Insani). Pemerintah juga harus menambah jumlah alokasi dana APBN untuk bidang riset.Terhitung dana riset Indonesia hanya 0,08% dari APBN, sementara Malaisya dan Singapura saja sudah mengalokasikan 2%.

Negara industri maju yang berprilaku eksploitatifterhadap sumber daya alamnya, kini melalui Multy Natinal Corporation menjajah negara lain karena alamnya sendiri sudah mulai rusak. Saat Indonesia mempunyai teknologi yang menjadikanya sebagai negara industri besar, tetapi mensyaratkan alamnya rusak, lantas apa makna kebahagian? Karena tidak peduli seberapa banyak uang yang dimiliki, apa guna saat tidak ada air dan udara bersih? Maka perkembangan teknologi harus menuju pengembangan industri (bukan pabrikisasi) yang berwawasan lingkungan seperti amanah UU No. 13 Tahun 2014 Tentang Perindustrian serta PP No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

Pada akhirnya, mampukah teknologi menjadikan kehidupan manusia lebih bahagia dengan berbagai kemudahan yang dihasilkanya? Bukan malah sibuk menjadikan teknologi sebagai rekayasa replika citra suatu kebudayaan dan peradaban. Sehingga yang ada hanya jarak siapa yang maju siapa yang tertinggal.Kalau sudah begitu, siapa bisa menjamin teknologi yang mampu membuat negaranya menjadi berperadaban maju semua rakyatnya merasakan kebahagiaan? Maka, bukankah sudah seharusnya teknologi harus mampu menjadi suluk kebahagian manusia yang paling tenang dan dalam di abad milenium ini?

[1]Alex Callinicos, Menolak Postmoderenisme, Resist, Yogyakarta : 2008, Hal. 185-186

[2]Dawam Rahrjo, Ekonomi Politik Pembangunan, Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan, Jakarta : 2012, Hal. 149

[3]Dawam Raharjo, Hal. 150 – 151

[4]Dawam Raharjo Hal. 153-155

[5]Lihat Paradigma Pengarusutamaan Gender yang diawali Gus Dur ketika menjad Presiden, 30% keterwakilan prempuan dalam dewan legislatif, dll

[6]Yudi Latif, Negara Paripurna “Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila”, Gramedia, Jakarta,  : 2011, Hal 180

Masyarakat Industri Ramah Lingkungan

Bagaimana cara kita mengetahui suatu peradaban dikatakan sudah maju atau masih tertinggal. Apa alat ukur dan bagaimana mengukurnya? Bisakah kita menganggap bahwa orang Jawa yang sudah menggunakan pakaian yang menutupi seluruh badan (aurat kalau dalam Islam), lebih maju peradabanya dibandingkan dengan beberapa orang Irian Jaya yang para lelakinya hanya memakai koteka sementara para prempuan dewasanya juga tidak berpenutup dada? Bisakah kita menggunakan tolak ukur kebudayaan di suatu wilayah untuk mengukur suatu tingkat kebudayaan di daerah lainya?

Evolusi Masyarakat Industri

Pembagian perkembangan masyarakat menurut Daniel Bell terdiri dari masyarakat tradisional, masyarakat industri, serta masyarakat post-industri.. Tiga tahapan masyarakat sesuai pembagian Bell ini dibedakan dari basis kekuatan produksinya. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang basis produksi terkuatnya adalah pertanian. Masyarakat industri basis terkuatnya manufaktur yang melibatkan kontrol saintifik atas alam dan penggunaan sumber-sumber energi buatan. Sedangkan masyarakat post-industri mempunyai basis yang bergeser dari produksi barang ke arah ekonomi jasa (pendidikan, kesehatan, dll). Perkembangan ilmu politik semakin menjadikan politik sebagai penguat daya kontrol ekonomi yang basisnya adalah kebijakan-kebijakan publik yang vital dalam bidang jasa (legislasi).Konsekuensinya sistem ekonomi berbasis pasar swasta berganti berbasis pada keputusan-keputusan politik dalam level penentuan keputusan yang penting.[1]

Ketika Amerika mengalami depresi besar (1930-an), Howard Scott sebagai seorang insinyur mewacanakan  bahwa keadaan masyarakat akan membaik dan krisis bisa diatasi apabila pengelolaan kehidupan ekonomi berada di tangan orang-orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan teknis.[2]Teknokrasi akhirnya juga semakin berkembang pesat setelah James Burnham (1940) mengeluarkan buku sensasional, The Managerial Revolution. Buku itu berupaya menghidupkan kembali wacana teknokrasi yang timbul tenggelam. Amerika dan sebagaian negara di Eropa menyambut gagasan ini untuk menolak paham kapitalisme dan komunisme. Puncaknya, 1949 ada simposium di Prancis tentang teknokrasi, dimana teknologi diwacanakan menjadi tiang penyelenggara hajat hidup rakyat.

Tetapi, Herbert Marcuse mengkritik kebudayaan teknokrasi yang sudah terlanjur terbentuk melalui bukunya, One Dimention Man (1964). Menurutnya masyarakat Amerika dan Eropa telah dikuasai prinsip irasionalitas teknologis, dimana pengelolaan terhadap alam dan manusia semestinya tidak dilakukan secara teknokratis. Masyarakat sudah hidup terjebak pada suatu sistem teknologis-totaliter pada peradaban industri maju.[3]

Lanjutan perang gagasan tersebut diajukan oleh Saint Simon, ia kembali menegaskan bahwa masyarakat memang harus ditata secara ilmiah dari atas oleh suatu kediktatoran orang yang mempunyai keahlian teknis. Industri menurutnya adalah semua pekerjaan damai yang menghasilkan kegunaan positif. Ia ingin mencapai keuntngan material  industri besar. Hal itu mensyaratkan sistem “teokrasi” dimana ilmu pengetahuan menjadi penyangga dogma yang bersifat supranasional menggantikan dogma agama lama. Impianya adalah mengakhiri pemerintahan atas manusia dengan menggantinya dengan pengelolaan terhadap barang-barang. Implikasi pemikiran ini adalah menggagap politikus nirfungsi.[4]

Bagi penulis perkembagan Teknologi kita memang masih tertinggal jauh dengan monster industri semacam Amerika, Inggris, Jepang ataupun Tongkok. Dalam konteks ini pendapat Simon bisa dibenarkan, bahwa saat suatu masyarakat masih menggunakan dogma agama normatif secara dominan sebagai penopang hidup, teknologi tidak akan maju dan pengaturan masyarakat lebih sulit karena tidak akan bisa diatur secara teknokratis. Tetapi jika mengganti dogma agama dalam konteks teokrasinya Simon, kita hanya menjadi robot seperti kritik Marcuse. Kita hanya akan menjadi masyarakat industri yang kaku.

Hal lain yang juga perlu dibicarakantentang perkembangan teknologi yang telah memicu industrialisasi adalah “perubahan iklim”. Kita harus tahu bahwa efek domino perubahan iklim mengakibatkan naiknya air permukaan laut akibat glester yang cair di kutub, tidak menentunya lama suatu musim, serta dampak turunan lainya. Meningkatnya emisi karbon dari industrialisasi menjadi faktor determinan terciptanya berbagai masalah perubahan iklim. Artinya, dilema masyarakat industri dewasa ini adalah di satu sisi berpikir tentang bagaimana memacu produktivitas industri, sementara sisi lainya lagi tentang usaha ikut serta menjaga pelestarian lingkungan.

Teknologi ramah lingkugan memang sudah banyak dikembangkan untuk mengatasi perubahan iklim.Tetapi, teknologi seramah lingkungan apapun tetap berpotensi memberikan ekses negatif terhadap kerusakan lingkungan. PBB sendiri sudah sejak 1995 mewacanakan solusi permasalahan ini melalui Confrence of Parties(COP). Terakhir PBB menggelar COP- 21 di Paris pada 2016 untuk melanjutkan solusi yang telah digagas pada Protokol Kyoto. Sebagai negara agrais, maka dalam konteks kontestasi industri (produktifitas) ataupununtuk keikutsertaan menaati tanggungjawab dunia “menjaga pelestarian lingkungan”, Indonesia akan mendapatkan keduanya jika berhasil mengembangkan sektor pertanian.

Semakin kesini memang ada beberapa usaha pemerintah yang ingin mengangkat harkat dan martabat pertanian. Mulai dari Kartu Tani, Duta Pertanian, bantuan teknologi kepada Gapoktan, tetapi tentu itu belum maksimal. Petani kita masih mengalami kekerasan struktural dan kebudayaan. Secara struktural, sistem kita memang tidak mendukung untuk petani bisa mencapai kesejahteraan. Biaya produksi mahal tetapi hasil produksi terbeli murah ketika panen raya oleh praktik pasar kartel. Apalagi keterbatasan BULOG dalam menampung hasil pertanian (7%) membuat swasta malah bisa semakin leluasa bergerak. Secara kebudayaan, kumulasi ketertindasan kesejahteraan petani membuat angkatan mudanya menjauhi profesi ini (39,22 juta pada 2013 menjadi 37,75 juta per 2015).

Menghindari nasib teralienasi dalam medan persaingan industri Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kita harus cerdas. Bonus demogerafi dan menyusutnya persedian sumber daya alam harus dicarikan solusinya agar kita tidak mati konyol, bangkrut di lumbung pangan. Kebijakan ekonomi (berbasis kemajuan teknologi) akhirnya membuat penulis lebih setuju pendapat Bell dibanding Simon, bahwa ujungnya tergantung kepada keputusan politik. Sulit di Indonesia jika kita ingin mengkampanyekan apa yang digagas Simon—yang mengacuhkan dan menggagap peran politikus nihil. Terlebih ketika dalam masalah mengimbangi perubahan iklim, lihatlah bagaimana peran politis—bahkan dalam konteks sosial keagamaan—para pemimpin umat beragama juga berperan aktif dan efisien dalam terlibat mencari solusi. Terakhir Paus Fransiskus mengeluarkan Ensiklik Laudato si yang berisi bagaimana seharusnya menjaga rumah bersama kita (bumi). Bahkan Muhammadiyah juga ikut bicara dengan mewacanakan Fiqh Lingkungan. Hal ini mempertegas bahwa Simon tentu salah dalammereduksir peran politikus dalam urusan mengurusi masalah hajat orang banyak.

Indonesia dan Industri Hijau

Tidak mengherankan jika Marcuse mengkritik kebudayaan manusia industri yang telah termesinisasi, rutinitas yang terotomatisasi. Dikontrol oleh teknologi secara totaliter. Budaya itulah yang membuat manusia teralienasi dari dirinya sendiri. Dari keintiman komunikasi, keterbukaan komunikasi dan hilangnya ruang-ruang Agora—ruang terbuka semasa Yunani kuno yang digunakan masyarakat membicarakan kepentingan bersama (Abdala Badri : 2013). Lantas apa yang harusnya kita lakukan agar; pertama, menang dalam kontestasi industri (berbasis kemajuan teknologi), kedua, ikut andil dalam masalah perubahan iklim dan, ketiga meningkatkan kemajuan teknologi ramah lingkungan secepat dan setepat mungkin? Jika tiga pertanyaan yang diajukan mendapat solusi tentu kita boleh percaya diri dalam kontestasi MEA tanpa harus melacurkan martabat dengan memperburuk kerusakan lingkungan.

Jawaban pertama adalah pengembangan Usaha Makro Kecil Menengah (UMKM). UMKM adalah tiang ekonomi kerakyatan yang bisa memaksimalkan jumlah populasi rakyat Indonesia.UMKM yang telah membentuk berbagaipaguyuban baiknya diarahkan berbentuk koperasi berbadan hukum. Dalam imajinasi penulis, akan ada beragam jenis koperasi sesuai potensi daerah koperasi itu beroperasi. Koperasi pertanian, peternakan, kerajinan tangan dll. Lebih jauh, masing-masing kota bahkan desa akan menjadi sentra suatu komoditas hasil produksi koperasi yang pada dasarnya memaksimalkan prinsip home industry.

Industri rumahan berbentuk koperasi ini perlu disempurnakan dengan jaringan pasar berbasis digital, pasar online. Hal tersebut berarti menjalankan amanah PP No. 17 Tahun 2013 Pasal 4 tentang pemberdayaan pemerintah terhadap UMKM dalam bidang teknologi. M. Yunus, Dekan Fakultas Ekonomi Chitagong University, Bangladesh, mendapatkan nobel ekonomi karena berhasil memberdayakan ibu rumah tangga lewat program Grameen Bank. Prempuan di Bangladesh menjadi tiang penyangga utama UMKM. Padahal, budaya Bangladesh begitu kental dengan Patriarki. Sementara Indonesia yang sudah mulai mengikis budaya patriarki[5] seharusnya bisa berbuat lebih dibanding apa yang dicapai prempuan Bangladesh.

Kedua, keikutsertaan terlibat dalam masalah perubahan iklim adalah wujud semangat kemanusiaan (internasionalisme) ala Sukarno yang ia tulis dalam “Suluh Indonesia Muda”. Ia memperingatkan agar jangan sampai kita terjebak pada nasionalisme yang menyendiri, bangga terhadap bangsa sendiri kemudian merendahkan bangsa lain seperti Hitler tentang Jerman dan Bangsa Aryanya. Indonesia juga harus menuju pada kekeluargaan bangsa-bangsa.[6] Pemilihan industri yang dikembangkan pemerintah haruslah berbasis ramah lingkungan ; pertanian organik dan atau pariwisata.

Pengembangan pertanian ini tentunya harus disertai dengan syarat menghilangkan kekerasan struktural dan kebudayaan kepada petani. Kemudian pengembangan pariwisata sesuai dengan potensi keindahan alam yang dimiliki masing-masing daerah. Apalagi potensi Indonesia Timur yang belum selesai dan sempurna tergarap. Hal ini juga didukung laporan Majalah Time (September 2014) yang mengangkat tema never ofline. Tema tersebut menunjukan bahwa masyarakat industri yang dituntuntuk akselerasi, akumulasidan evisiensi membuat mereka dibawah tekanan berat dan membutuhkan liburan segar. Tentu saja Indonesia harus menyambut keadaan tersebut dengan merias diri sebagai destinasi wisata primadona.

Ketiga, bagaimana menciptakan “teknologi hijau”? Paradigma yang masih antroposentris—semua alam semesta diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia—harus diganti dengan ekosentris yang menempatkan posisi alam sejajar dengan manusia. Karena kita tidak akan mampu merubah tindakan sebelum mampu merubah pikiran kita. Kecenderungan masyarakat yang masih percaya pada mitos pun harus diganti. Dogma agama memang tidak harus dihilangkan, tetapi hanya harus diimbangi ilmu pengetahuan yang seimbang. Pemerintah melalui lembaga non-kementerian juga harus memproduksi dalam jumlah berlipat kelompok peneliti, karena kelompok seperti tiulah yang berhasil menjadi nahkoda majunya home industry di Tiongkok (Karl Polyani : Ekonomi Insani). Pemerintah juga harus menambah jumlah alokasi dana APBN untuk bidang riset.Terhitung dana riset Indonesia hanya 0,08% dari APBN, sementara Malaisya dan Singapura saja sudah mengalokasikan 2%.

Negara industri maju yang berprilaku eksploitatifterhadap sumber daya alamnya, kini melalui Multy Natinal Corporation menjajah negara lain karena alamnya sendiri sudah mulai rusak. Saat Indonesia mempunyai teknologi yang menjadikanya sebagai negara industri besar, tetapi mensyaratkan alamnya rusak, lantas apa makna kebahagian? Karena tidak peduli seberapa banyak uang yang dimiliki, apa guna saat tidak ada air dan udara bersih? Maka perkembangan teknologi harus menuju pengembangan industri (bukan pabrikisasi) yang berwawasan lingkungan seperti amanah UU No. 13 Tahun 2014 Tentang Perindustrian serta PP No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

Pada akhirnya, mampukah teknologi menjadikan kehidupan manusia lebih bahagia dengan berbagai kemudahan yang dihasilkanya? Bukan malah sibuk menjadikan teknologi sebagai rekayasa replika citra suatu kebudayaan dan peradaban. Sehingga yang ada hanya jarak siapa yang maju siapa yang tertinggal.Kalau sudah begitu, siapa bisa menjamin teknologi yang mampu membuat negaranya menjadi berperadaban maju semua rakyatnya merasakan kebahagiaan? Maka, bukankah sudah seharusnya teknologi harus mampu menjadi suluk kebahagian manusia yang paling tenang dan dalam di abad milenium ini?

[1]Alex Callinicos, Menolak Postmoderenisme, Resist, Yogyakarta : 2008, Hal. 185-186

[2]Dawam Rahrjo, Ekonomi Politik Pembangunan, Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan, Jakarta : 2012, Hal. 149

[3]Dawam Raharjo, Hal. 150 – 151

[4]Dawam Raharjo Hal. 153-155

[5]Lihat Paradigma Pengarusutamaan Gender yang diawali Gus Dur ketika menjad Presiden, 30% keterwakilan prempuan dalam dewan legislatif, dll

[6]Yudi Latif, Negara Paripurna “Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila”, Gramedia, Jakarta,  : 2011, Hal 180

 

*ditulis oleh Balapikir Muqsith. Tulisan ini masuk nominasi 30 karya terpilih Lomba Karya Tulis yang diselnggarakan LPM OBsesi IAIN Purwakarta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here