Terhenyak batin penulis ketika salah seorang anak PMII Rayon Gus Dur memperlihatkan sebuah meme bergambar Wakil Rektor II bercap Sold Out dengan sebaris tulisan disampingnya berbunyi “Siapa bilang ini kampus rakyat? Ini bukan kampus rakyat, ini kampus pemerintah, tidak ada istilah rakyat-rakyatan”. Sontak saja penulis bertanya pada anak itu, apa benar itu statemen beliau? Darimana sumbernya? . Dia lantas menunjukkan sebuah link berita milik LPM Missi bertajuk “WR II UIN Walisongo: Tidak Kuat Bayar Tidak Usah Kuliah!” (http://www.lpmmissi.com/2018/06/wr-ii-uin-walisongo-tidak-kuat-bayar.html). Dan benar, statemen dalam meme itu rupanya diambil dari pernyataan yang diucapkan WR II ketika diwawancarai oleh LPM Missi.

Tentu saja pernyataan ini memicu berbagai tanggapan dan perbincangan lebih lanjut di berbagai lini media komunikasi terutama WhatsApp. Penulis pun tertarik untuk ikut menanggapi pernyataan yang kontroversial itu. Namun alangkah lebih baik apabila terlebih dahulu kita mendudukkan persoalan ini pada meja musyawarah untuk mencapai persamaan persepsi tentang inti dalam tulisan ini. Bahwa tulisan ini bukan hendak melawan apalagi menentang WR II yang juga merupakan dosen yang pernah mencurahkan ilmunya kepada penulis. Tak lain sebagai bentuk respon mahasiswa yang merasa perlu memberikan pandangan atas statemen WR II, dengan tujuan agar apa yang dinyatakan oleh WR II tidak lantas menjadi pandangan umum yang seutuhnya benar bagi civitas akademika UIN Walisongo. Sebab jika demikian yang terjadi maka penulis khawatir, eksesnya akan berbahaya bagi keberlangsungan dunia pendidikan di negara kita.

Tentu selaku pejabat tinggi kampus sekaligus dosen di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, penulis merasa perlu menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya kepada beliau, Bapak Imam Taufiq. Kita semua mengerti bukan tanpa sebab Bapak Imam memberikan pernyataan yang begitu menghenyakkan batin para mahasiswa, yang bernada “jika tidak mampu bayar, tidak usah kuliah disini”. Posisinya sebagai WR II yang mengurus persoalan administrasi keuangan kampus tentu menjadi dasar yang tak boleh kita lupakan sehingga beliau memberikan himbauan demikian. Namun, kitapun tidak boleh lupa bahwa beliaupun pernah menjadi aktivis mahasiswa dan tahu berbagai persoalan yang dihadapi mahasiswa. Yang belakangan inipun dapat menjadi pertimbangan mengapa kita perlu mengingatkan kepada beliau agar mencoba memposisikan diri sebagai mahasiswa ketika menghadapi persoalan pembiayaan kuliah saat ini (UKT).

Pernyataan “jika tidak mampu bayar, tidak usah kuliah disini” yang dikemukakan oleh pejabat tinggi kampus, WR II UIN Walisongo barangkali juga merupakan sebuah jawaban memilukan bagi semua pejuang pendidikan kampus selama ini. Betapa tidak, berbagai upaya telah dilakukan agar tidak ada calon mahasiswa yang gagal mengenyam pendidikan tinggi lantaran masalah biaya. Mulai dari berbagai gerakan mahasiswa yang selalu menyuarakan agar pendidikan dapat terjangkau masyarakat miskin sampai usaha menutupi kekurangan biaya dengan berhutang, menjual aset harta benda, bekerja lebih keras, mencari beasiswa, dan banding besaran UKT. Semua itu seolah ditepis dengan gampangnya melalui ucapan “kalau tidak mampu, tidak usah kuliah disini”. Ucapan ini juga menyiratkan arti bahwa kuliah hanya diperuntukkan bagi mereka yang mampu, yang tidak mampu tidak berhak kuliah.

Sungguh ironi mengingat amanat undang-undang jelas menyatakan bahwa salah satu tujuan kemerdekaan bangsa ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun ternyata cita-cita ini masih terhalang oleh betapa mahalnya pendidikan. Tentu kritik ini tidak semata ditujukan kepada Pak Imam Taufiq, sebab besaran UKT juga ditentukan oleh kebutuhan prioritas program masing-masing jurusan, dan golongan ditentukan berdasarkan data yang diupload oleh calon mahasiswa. Toh jauh-jauh hari menteri agama sudah menyebarkan informasi seputar UKT, yang menurut Pak Imam seharusnya calon mahasiswa sudah memikirkan kebutuhan UKT ini. Tetapi baik pemerintah ataupun kampus pun tak dapat menyalahkan calon mahasiswa yang merasa keberatan atas biaya UKT yang dibebankan padanya. Karena memang kemampuan setiap orang berbeda. Terlebih ditambah pernyataan WR II diatas semakin menyurutkan semangat generasi muda untuk mau melanjutkan pendidikannya karena keterbatasan biaya.

Sejak diberlakukan tahun 2013, UKT memang selalu menjadi masalah yang mengemuka di tataran perguruan tinggi negeri terutama pada setiap tahun ajaran baru. Masalah itu muncul berkenaan dengan adanya kenaikan besaran secara bertahap, lalu penambahan golongan (yang tentu saja merupakan upaya menaikkan pendapatan melalui UKT). Belum lagi persoalan tidak tepatnya sasaran lalu BKT yang dibebankan kepada tiap mahasiswa yang belum transparan. Sampai saat inipun mahasiswa masih terus bertanya-tanya, tepatkah sistem UKT ini bagi pendidikan kita?

Sekali lagi, penulis sekedar ingin mengingatkan bahwa jangan sampai persoalan ini kemudian dianggap sebagai sebuah pengingkaran terhadap amanat UUD 1945 pasal 31 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Ini adalah tanggung jawab pemerintah ataupun negara demi kemajuan bangsa ini. Sebab pendidikan adalah hak, dan kewajiban penyelenggaraannya terletak di pundak negara, maka kalau perlu bukan lagi pendidikan murah yang kita perjuangkan, lebih dari itu, pendidikan gratis.

Bukan hanya pernyataannya tentang kemampuan membayar biaya kuliah yang menggelisahkan, WR II juga menolak istilah kampus rakyat. Kata beliau, “Siapa bilang ini kampus rakyat? Ini bukan kampus rakyat, ini kampus pemerintah, tidak ada istilah rakyat-rakyatan”. Sejenak memang kalimat ini sangat menyesakkan mahasiswa khususnya para aktivis kampus, jika ditelan tanpa klarifikasi lebih lanjut kepada Pak Imam tentang apakah maksud dari pernyataannya itu. Sambil menunggu kemungkinan adanya penjelasan lebih lanjut dari beliau, penulis ingin sedikit memberikan pandangan mengenai hal ini.

Menurut penulis, memang apa yang dikatakan oleh WR II ini ada benarnya, secara birokratis posisi UIN Walisongo merupakan salah satu dari kampus yang berada di bawah naungan Kemenag dan Kemendikti, yang keduanya adalah lembaga pemerintah. Maka sah saja apabila WR II menyebut kampus ini sebagai kampus pemerintah, bukannya kampus rakyat. Tetapi dalam kerangka mencerdaskan rakyat sebagaimana amanah undang-undang maka kampus yang harapannya mampu mengangkat tingkat intelektualitas rakyatnya patut disebut sebagai kampus rakyat. Dalam konteks inilah aktivis mahasiswa seringkali berkoar, UIN Walisongo sebagai kampus rakyat, dengan keyakinan bahwa kampus ini dapat dijangkau oleh siapapun, bukannya diperuntukkan sebatas golongan tertentu.

Penulis yang telah menginjakkan kaki di kampus selama empat tahun sangat merasakan betapa drastis perbedaan yang dialami mahasiswa baru tahun ini dengan masa kami. Penulis yang hanya seorang anak tani membayangkan apabila penulis masuk kuliah tahun ini, mungkin urung lantaran ketidakmampuan membayar besarnya biaya kuliah. Inilah kemudian yang banyak disuarakan oleh para mahasiswa yang merasakan nasib yang sama dan peduli terhadap semangat para calon mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan di kampus tercinta kita ini.

Tulisan ini mungkin belum dapat mewakili keriuhan yang terjadi di kalangan mahasiswa atas pernyataan WR II. Maka dari itu tulisan lain yang lebih komprehensif sekiranya dapat mengemuka melengkapi kegelisahan yang kita alami bersama. Kepada Pak Imam Taufiq yang begitu kami hormati, kami percaya bahwa posisinya sebagai pejabat birokrasi kampus sekiranya tidak akan mampu menggeser semangat idealisme yang beliau miliki. Salam ta’dhim dan hormat dari kami, mahasiswa biasa yang berharap pendidikan UIN Walisongo kembali terjangkau untuk rakyat.

Oleh: Umi Ma’rufah (Rektor KSMW 2017)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here