Pada masa awal pemerintahannya, tepatnya ketika Presiden Jokowi berpidato di KTT ke-9 East Asia Ssummit (EAS) tanggal 13 November 2014 di Myanmar, ia menegaskan visinya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi presiden ini kemudian diteruskan oleh kementerian melalui berbagai program kemaritiman. Hampir 4 tahun berlalu, nampaknya jalan menuju kesana diwarnai dengan berbagai persoalan di masyarakat yang menuntut peran negara agar bersikap lebih adil dan bijaksana.

Sebagaimana yang tercantum dalam Perpres No. 16 tahun 2017 pasal 2, salah satu misi kebijakan kelautan Indonesia adalah kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun sepertinya misi itu belum mampu terrealisasikan secara maksimal.  Bahkan pemerintah cenderung abai terhadap nasib para nelayan pesisir pantai.

Selain itu, ada cukup banyak kebijakan yang justru menyengsarakan masyarakat nelayan. Pembangunan reklamasi misalnya, yang tidak hanya berdampak pada berkurangnya hasil penangkapan ikan nelayan, tapi juga dalam beberapa kasus, menyebabkan nelayan harus digusur atau direlokasi untuk mensukseskan proyek reklamasi tersebut. Sebagaimana yang terjadi di Jakarta dan Bali beberapa waktu lalu.

Permasalahan lain yang baru-baru ini muncul khususnya di Semarang Jawa Tengah adalah tentang penggusuran pemukiman warga Tambakrejo. Hal itu terkait dengan rencana pemerintah Kota Semarang dalam melakukan upaya normalisasi bantaran sungai Banjir Kanal Timur (BKT). Mayoritas  warga yang berprofesi sebagai nelayan tentu sangat dirugikan atas rencana penggusuran ini. Pasalnya relokasi tempat tinggal yang disarankan oleh pemerintah tidak mendukung mereka yang tetap ingin bekerja sebagai nelayan.

Berbagai permasalahan yang muncul ini semakin menjauhkan nelayan dari harapan sejahtera seperti yang ingin diwujudkan dalam misi kebijakan kelautan Indonesia. Misi yang harapannya tidak sekedar sebagai slogan semata seolah menagih janji para pemegang tampuk kekuasaan untuk kembali memikirkan nasib para nelayan.

Membangun Solidaritas untuk Nelayan

Jika yang ingin dicapai adalah kesejahteraan bagi masyarakat pesisir maka akan menjadi kontradiksi apabila kemudian pemerintah justru menjauhkan nelayan dari laut tempat mereka menggantungkan hidup. Dalam hal ini, negara seharusnya hadir sebagai penolong masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, bukannya turut menjadi pelaku yang menjadikan masyarakat sebagai korban pembangunan.

Komitmen Jokowi untuk menjadikan maritim sebagai poros perekonomian juga mestinya diikuti dengan upaya memberikan keadilan kepada para nelayan yang sedang menghadapi berbagai permasalahan. Dalam kasus Tambakrejo misalnya, relokasi yang jauh dari laut tentu saja membuat warga tetap menolak rencana tersebut. Karena bagi mereka, laut sudah menjadi bagian dari hidup mereka, dan nelayan adalah satu-satunya keahlian yang mereka miliki.

Maka alternatifnya tentu saja membangun komunitas masyarakat yang aman di pesisir laut, namun tidak mengganggu upaya normalisasi sungai. di satu sisi masyarakat tidak dirugikan dan tetap bisa melanjutkan aktivitas seperti biasanya, di sisi lain pemerintah tetap bisa melakukan normalisasi sungai BKT.

Sampai hal itu menjadi pertimbangan pemerintah untuk dipenuhi, warga yang terancam digusur ini membutuhkan dukungan dan solidaritas dari seluruh elemen masyarakat. Bukan hanya untuk Tambakrejo, tetapi juga untuk masyarakat lain yang menjadi korban baik atas nama pembangunan maupun akibat lain dimana negara tidak hadir untuk melindungi.

Masyarakat nelayan adalah salah satu bagian dari masyarakat Indonesia yang menghidupkan budaya maritim dan memberikan hasil laut yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan ikan. Sebagaimana petani, nelayan juga masih dipandang sebagai masyarakat menengah ke bawah yang cenderung miskin. Oleh karenanya, apabila di tengah kemiskinan itu, masyarakat nelayan masih harus menghadapi ancaman penggusuran, maka bagaimana nasib masa depan mereka?

Dalam kasus penggusuran dan relokasi dampak yang nantinya terjadi bukan hanya nelayan yang dijauhkan dari laut, juga secara sosial kehidupan masyarakat yang telah dibangun puluhan tahun akan rusak begitu saja. Masa depan anak-anak disana juga akan hancur seiring akan dihancurkannya tempat pendidikan agama yang telah dibangun dengan susah payah dan berdiri selama 10 tahun.

Ketidakhadiran negara untuk menjawab permasalahan yang terjadi seharusnya mendorong kita untuk bergerak bersama  mereka yang mengalami ketidakadilan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Terlebih mahasiswa yang ditunggu kiprahnya dalam membela kepentingan masyarakat sudah seharusnya berada di garda paling depan untuk mengingatkan negara akan tugas-tugasnya.

Bahwa dalam pembangunan apapun, tidak seharusnya negara membiarkan warganya menjadi korban. Bukankah keinginan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia akan menjadi visi bersama apabila masyarakat nelayan turut dilibatkan dalam membangun kualitas hidupnya? Bukannya justru membuat kebijakan yang malah akan merampas hak hidup masyarakat nelayan?

 

*di tulis oleh Umi Ma’rufah (Rektor KSMW Semarang 2017).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here