Rabu, 6 September 2017 KSMW mengadakan sebuah diskusi bertajuk Ngobrol Demokrasi dengan tema Represifitas Militerisme Sistem. Bertempat di Angkringan Songo Holland, diskusi ini menghadirkan Samuel dari LBH Semarang, Kang Iwan Fathoni dari Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI), dan Abdul Ghoffar dari PC PMII Semarang sebagai pemantik. Diskusi dimulai pada pukul 20.30 WIB dan dibuka langsung oleh Rektor KSMW, Umi Ma’rufah.

Pemantik pertama, Samuel mengatakan bahwa membahas suatu sistem berarti berbicara sesuatu yang telah mendarah daging, yang akut. Apalagi sistem tersebut terlembaga, maka akan sulit untuk merekonstruksi sistem yang tidak sesuai. Tentu untuk bisa merubahnya butuh waktu, massa dan strategi untuk melakukan hal tersebut.

Kemudian militerisme, adalah ketundukan sepenuhnya yang terdapat dalam tubuh TNI. Contoh konkret lembaga yang seharusnya tidak memakai sistem militerisme dominan adalah polisi, karena semenjak keterpisahannya dengan TNI, polisi berstatus sipil bukan lagi militer. Namun dewasa ini, prosentase militerisme dalam tubuh POLRI masih cukup tinggi yaitu terdapat 40% pendidikan militer dan 60% pendidikan akademik.

Jika ditilik lebih dalam apakah benar pemisahan TNI dan kepolisian adalah perpisahan yang substansial? Karena unsur militer masih begitu kental di dalam kurikulum pendidikannya. Ketika bericara polisi yang bermartabat, beretika maka kurikulum harus diubah. Karena militerisme adalah hal yang bersifat nir-value dan bertendensi hanya pada ketundukan penuh.. Terlebih polisi yang hanya berpendidikan satu tahun. Pembelajaran hukum hanya 4 bulan, itupun bersifat tekstual dan anti-tafsiran.

Akibat sistem militerisme dalam kurikulum kepolisian, maka lahirlah represifitas dalam tindakannya. Sebagai lembaga keamanan Negara, polisi adalah alat Negara untuk melancarkan program kerja pemerintah yang terhambat. Maka, sering ditemui pihak kepolisian terlibat penuh salah satunya dalam upaya penggusuran tanah oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini polisi berhadapan dengan masyarakat korban ketidakadilan. Celakanya , jika mereka melancarkan aksi tersebut guna menguntungkan salah satu pihak tertentu. Contoh lain terhadap pembungkaman demokrasi yaitu pembredelan majalah Lentera oleh kepolisian hanya karena buku tersebut terindikasi paham komunis.

Setelah Samuel berbicara kemudian dilanjutkan oleh pemantik kedua, Abdul Ghoffar. Dia memulai dari mendefinisikan tema terlebih dahulu. Berikut yang ia sampaikan: Pertama kita maknai 3 kata dalam tema ini, pertama militerisme bukan hanya tentara, polisi namun bisa juga oleh birokrasi, dan siapapun itu yang melakukan tindakan pengekangan, pembungkaman, represi terhadap ruang demokrasi Negara. Kedua, sistem adalah perangkat yang mengikat sehingga akan sangat sulit jika hanya dihadapi sendiri. Ketiga, represifitas adalah tindakan yang dilakukan akibat dari militerisme yang telah masuk ke dalam sistem.

Jika fenomena perilaku-perilaku kritik yang seharusnya  di jamin oleh undang-undang justru malah dikriminalisasi oleh pihak birokrasi, maka itu adalah fakta yang menjadi kabar buruk bagi demokrasi kita.Wilayah kampus adalah mimbar bebas, yang seharusnya memberi ruang bebas terhadap pemikiran kitis mahasiswa. Yang terjadi kini, kebebasan tersebut bak momok menakutkan bagi birokrasi sehingga yang merela lakukan adalah mempersempit, menghambat, dan bahkan menutup kebebasan tersebut. Padahal, birokrasi tanpa kritik hanya akan melahirkan kesewenang-wenangan.

Kalau kita solid segala halang rintang akan terselesaikan. Sayang sekali, justru yang terlihat sekarang pada diri mahasiswa adalah sikap kompromis, entah apa karena kedekatan mahasiswa dengan pihak birokrat sehingga mereka yang seharusnya bersikap paling depan menentang justru permisif terhadap tindak sewenang-wenang kampus.

Kita semua pasti ketika masuk kampus selalu didongengkan mengenai tanggungjawab nahasiswa sebagai Agen Perubahan.  Agen perubahan tentu saja bukan perubahan style atau penampilan. Namun bagaimana kita bisa melakukan perubahan sosial, membela yang tertindas, melawan sistem yang kontra demokrasi, dan gerakan untuk hal tersebut. Karena seburuk-buruknya orang adaah yang tahu persoalan namun diam saja.

Setelah mas Ghoffar atau yang akrab disapa mas Gopang selesai memaparkan pendapatnya, giliran pemantik ketiga, Iwan Fathoni untuk menyampaikan pendapatnya yang dimulai dengan membicarakan sejarah. Pasca tahun 1965 sampai 1998 memunculkan kediktatoran bersenjata yang tidak bisa dilawan secara demokratik. Pasca orba, beberapa tokoh reformis gadungan meakukan pertemuan ciganjur yang menghasikan warisan orba berbaju baru. Ruang-ruang domokratik dipersempit, cita-cita stabilitas adalah sisa militerisme berwajah baru.

Orba mendirikan sektor komando teritorial yang terletak di tengah kota, fungsinya tidak lain adalah bisnis. Hasil dari nasionalisasi lahan di serahkan pada pihak berkepentingan.pribadi. Semua perusahaan terdapat pihak militer di dalamnya, maka mereka sering disebut anjing penjaga modal. Ancaman demokrasi bukan apapun namun  militerisme. Dalam perspektif mereka, demokrasi tidak lagi mampu mengatasi kesulitan yang ada.

Maka hal pertama yang harus dilakukan untuk menegakkan demokrasi adalah membubarkan sektor komando teritorial. Karena tanpa demokrasi tidak akan ada gerakan progresif. Pasca 65 kita di warisi sistem militerisme.  Dalam sejarah, militer tidak pernah menang melawan kolonialisme. Karena terdapat sistem yang telah mendarah daging di dalamnya. Ada sebab akibat historis mengapa ruang demokratis kita dipersempit. Salah satu contohnya sekarang adalah Perpu ormas no.12 tahun 2017 yang merupakan hasil dari menteri militeris yang menginginkan kebampetan demokrasi. Begitulah pantikan yang disampaikan oleh Kang Iwan.

Diskusi sangat menarik dengan berbagai tanggapan daripara mahasiswa yang menghadiri acara tersebut. Diantaranya adalah Abdit yang pada intinya menanyakan soal komitmen dan seberapa kuat kita untuk terus menjaga idealisme, sementara entah 5 atau 10 tahun lagi kita mungkin sudah tidak mengurusi hal-hal demikian?

Lalu ada Gusti yang mengatakan bahwa permasalahan-permasalahan bangsa ini sebenarnya bukan hanya militerisme yang hampir dirasakan dalam segala sektor kehidupan. Ini disebabkan karena demokrasi kita adalah demokrasi yang hanya bisa dirasakan oleh elite atas, pemilik modal. Demokrasi tidak dirasakan oleh kaum menengah kebawah karena demokrasi yang kita anut adalah demokrasi liberal. Satu-satunya cara yang tepat adalah merubah demokrasi yang digagas oleh Soekarno yaitu demokrasi gotong royong. Dimana demokrasi yang tetap berada ditengah rakyat. Namun akan sulit pengaplikasiannya, karena kapitalisme sudah mengakar diNegeri ini, karena kepentingan kapitalisme adalah juga kepentingan Negeri ini.

Tak heran militer lebih membela pemilik modal, karena dana membeli senjata dari dana peruntungan pemilik modal. Satu-satunya cara agar demokrasi berpihak pada kita adalah dengan menggulingkan kapitalisme ini. bisa kita bayangkan sekarang buruh, petani pun dikekang para pemilik modal. Para kapitalis sudal memiliki space dimana-mana, berdasarkan kepentingan masing-masing. Buruh pabrik memilki kepentingan untuk gaji dan petani memiliki kepentingan pada harga hasil pertaniannya. Contoh perusahaan semen, bagaimana buruh pabrik yang pro dan petani sudah tidak selaras. Ini tugas kita untuk mengadvokasi mereka bahwa kita memiliki satu suara, satu kepentingan yakni demokrasi.

Kemudian Kang Iwan atau yang biasa disapa Kang Penthol menanggapi. Pertama adalah pertanyaan Abdit. Berjuang adalah berprospek, tidak pamrih. Seberapa iman kalian ketika menjadi aktifis? Apa hanya sekedar kepamrihan? yang hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi di masa depan atau memang benar-benar memperjuangkan masyarakat yang diidam-idamkan masyarakat itu sendiri? Demokrasi adalah ibu, harapan untuk kesejahteraan rakyat sebagai bangsa yang merdeka.

Sekarang ini mental aktivis yang semakin kecil ini justru menghadapi persoalan yang bersifat sektoral sehingga perjuangan harus semakin besar. Yang perlu dilakukan adalah persatuan yang besar untuk melawan permasalahan sektoral dan memanifestasikan organisasi masyarakat. Konsekuensi politik neoliberlisme yang melahirkan berbagai persoalan tersebut. Sehingga demokratisasi dalam front pun sulit dicapai.

Kerangka berpikiran kita harus ditingkatkan dari persoalan ekonomis menuju persoalan ideologis. Sehingga tidak cenderung pragmatis dalam melakukan tindakan. Tahun1900-2000 politik mampu mengintervensi sistem negara namun sekarang adalah buntu, maka yang perlu diperjuangkan adalah membuka sebesar-besarnya kran demokrasi negara ini. Keimanan demokrasi dalam diri dulu harus dicapai dengan penuh kesabaran karena perlu langkah bertahap-tahap.

Celakanya, sekarang basis-basis gerakan kembali ke kampus  yang seolah-olah ada sekat dengan masyarakat pemilik masalah. Gerakan ekstra parlemenlah yang kini berpeluang memiliki hasil yang dapat merubah ruang demokratisasi yang kian menyempit ini.

Mas Samuel juga memberikan tambahan demikian, militerisme dalam kepolisian yang dimaksud adalah militerisme kurikulum yang mereka mengkiblat dalam UUD 1945 tanpa mengetahui tafsiran didalamnya. Kedunguan inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk kriminalisasi dalam artian bisa dimanfaatkan pihak lain. Kurikulum yang tidak sampai dengan etika dan hanya ketundukan yang dungu.

Fantasi demokrasi bukan sesuatu yang kita capai, namun ‘masyarakat apa yang dicita-citakan masyarakat saat ini?’. Sosial engineering adalah sistem yang telah ditinggalkan. Untuk mencapai masyarakat yang dicita-citakan masyarakat sendiri adalah dengan cara partisipatoris yang dapat dicapai dengan, pertama, menghormati hak asasi manusia. Kedua, keadilan sosial.

Definisi keadilan sosial adalah dari masyarakat itu sendiri, mereka yang mencita-citakan keadilan sosial. Ketika keadilan sosial tercapai maka kesejahteraan sosial akan tercapai pula. Negara meminta definisi kesejahteraan sosial oleh masyarakat kemudian dilegitimasi oleh Negara dan dikhianati oleh Negara pula.

Langkah interpretasi yang perlu dilakukan adalah tindak pembungkaman harus dilawan agar tidak semakin terlanggengkan. Karena dalam hal perlawanan pun kini terdapat kedunguan yang jika dibiarkan akan menular dan menjalar semakin luas.

Kemudian Mas Iwan kembali menambahi Hugo Chaves adalah tokoh revolusi bervisi demokrasi sosialis Venezuela yang berhasil mengusir kapitalisme di sana. Menurut Chaves dibutuhkan wadah untuk alat perlawanan membangun propaganda. Tak bisa masyarakat sadar secara spontan, embrio sebagai alat perlawanan harus dilihat. Kemudian basis material perlawanan harus disiapkan, yaitu ideologi yang telah terbangun. Silva pun tak beda jauh, menurutnya ada unsur-unsur kepeloporan yang marak di lini-lini kecil masyarakat. Karena bicara militerisme adalah juga berbicara mengenai sistem teritorial.

Contoh pembangunan ideologisasi harus ada basis perlawanan, kepeloporan. Kita harus mensplit organisasi mainstream yang bisa menghambat kerepresifan  yang kian merong-rong. Modal UUD tidak terfragmen. Musuh kita adalah liberalisasi dan militerisme adalah sebagai pelaksana. Dengan memunculkan berbagai isu bersifat rasis misalnya sebagai propaganda untuk melancarkan tujuannya.

Selain mahasiswa UIN, ada juga peserta diskusi dari kawan AMP (Aliansi Mahasiswa Papua) yang saat itu juga ikut memberikan tanggapan, ia bernama Janua. Katanya, yang saya tahu demokrasi itu bebas mengekspresikan dirinya baik individu atau kelompok dalam bentuk apapun. Berbicara mengenai demokrasi di Papua dari sejarahnya di Papua di aneksasi ke dalam Indonesia sudah tidak ada demokrasi. Dalam PEPERA 1969 itu tidak demokratis di mana perwakilan, seluruh orang papua sekitar 800.000 namun yang ikut PEPERA 1025 orang, itu juga dalam bayang-bayang intimidasi, teror dan pembunuhan. Itupun masih disaring, hanya ratusan orang yang ikut hak penentuan pendapat rakyat.

Sampai hari ini kenapa bangsa Indonesia mendukung hak penentuan nasib sendiri untuk meluruskan sejarah orang Indonesia sendiri, untuk menegakkaan demokrasi di Indonesia sendiri. Dan bagaimana kepentingan-kepentingan kapital itu lebih banyak kepada Papua dalam artian Indonesia mempertahankan Papua untuk kepentingan politik ekonomi kapitalis. Bagaimana orang Indonesia ikut serta dalam perjuangan rakyat Papua untuk meneruskan sejarah demokrasi sekaligus memutuskan hubungan-hubungan kapitalis-imperialis, contohnya Freeport yang diamankan oleh militer bahkan dijadikan bisnis oleh militer.

Peran generasi muda pun dinanti untuk memperjuangkan demokrasi, meluruskan sejarah Indonesia dan sebagai pendukung hak penentuan nasib sendiri bagi Papua. Ini dilakukan untuk meluruskan demokrasi sekaligus menghancurkan kapitalis-imperialis. Karena para kapitalis tidak memandang suku, ras, maupun agama. Lahan bagus, di lahap saja tanpa mementingkan kemanusiaan.

Diakhir diskusi Kang Iwan mengingatkan pentingnya persatuan dalam memperjuangkan sesuatu. Terutama dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa. Selain itu kepeloporan juga menjadi satu hal penting untuk mengobarkan semangat perlawanan. Harus ada yang mau bergerak untuk menyadarkan massa agar mau memperjuangkan hak dan melawan sistem yang merepresi secara kolektif.

Noted by: Balapikir Siti Barokatin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here