Belum lama ini kampus UIN Walisongo memberikan segala kewenangan fasilitas kampus pada bagian Bisnis Walisongo. Kini, setiap jengkal yang ada di kampus memiliki label harga. Mulai dari penggunaan gedung audit dan GSG, sampai kendaraan bus dan wisma penginapan sekarang dikelola oleh pihak Bisnis. Alih-alih sebagai upaya peningkatan kualitas fasilitas kampus, maka hal itu berdampak pada perubahan lain terutama tarif yang dipatok pada setiap fasilitas, yang justru semakin mencekik mahasiswa.

Sejak dulu tarif penggunaan fasilitas kampus (audit dan GSG) antara hari aktif dan hari libur memang dibedakan dengan alasan bahwa di hari libur kampus tidak menggaji tukang bersih-bersih atau penjaga. Sehingga jika ingin menggunakannya, mahasiswa harus menanggung biaya tersebut. Apalagi untuk audit, pada hari libur kampus memprioritaskan penggunaannya untuk orang luar. Meskipun saya menolak pengadaan tarif tersebut, namun disini saya tidak akan membahasnya.

Yang menjadi persoalan disini adalah terkait peminjaman Wisma penginapan. Hari ini ketika kami dari organisasi intra kampus ingin meminjam Wisma sebagai penginapan peserta lomba yang berasal dari berbagai kampus dicengangkan oleh aturan baru. Aturan itu adalah bahwa diskon hanya berlaku bagi mahasiswa UIN yang ingin menginap di wisma, bukan bagi mahasiswa UIN yang meminjam wisma. Maka tarif yang diberlakukan bagi peserta itu adalah tarif umum yakni 125 ribu per malam untuk kamar tanpa AC. Sedangkan untuk mahasiswa UIN adalah 85 ribu per malam (yang sebelumnya 75 ribu).

Tidak Logis

Aturan baru tersebut sontak saja menjadi aturan yang sangat memberatkan mahasiswa terlebih mereka yang aktif di organisasi intra kampus. Bagaimana tidak, aturan tersebut seolah-olah tidak memberikan keringanan apapun bagi mahasiswa, karena sangat tidak masuk akal jika diskon hanya diberlakukan bagi mahasiswa UIN yang ingin menginap di Wisma. Untuk apa mahasiswa UIN yang sudah mempunyai kos atau kontrakan tinggal di Wisma? Sungguh sangat tidak logis.

Mahasiswa terutama aktivis organisasi meminjam Wisma biasanya adalah untuk penginapan tamu dari luar seperti narasumber diskusi/seminar atau mahasiswa lintas kampus yang kebetulan mengikuti kegiatan kemahasiswaan di UIN Walisongo. Jika mereka tidak mendapat diskon untuk penginapan tersebut, tentu akan sangat memberatkan beban biaya yang ditanggung oleh penyelenggara (mahasiswa)!!

Kami sudah cukup terima jika dana kegiatan kami tahun ini tidak ada kenaikan di tengah naiknya biaya UKT dan berbagai keuntungan bisnis. Tetapi jika kampus juga memberlakukan logika bisnis bagi kegiatan mahasiswa tentu kami harus angkat bicara, tentu kami tidak bisa menerimanya. Kegiatan kami juga adalah untuk kemajuan kampus, bukan untuk diri kami sendiri. Maka sudah semestinya kampus mendukung setiap kegiatan yang diadakan mahasiswa untuk meningkatkan daya kreativitas serta prestasi mahasiswa. Bukan justru mempersulit dan membatasi!!!

Menolak Komersialisasi

Kita selalu ingat bahwa cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan pemerintah lewat dunia pendidikan formal, maka sudah seharusnya pendidikan itu dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat kita. Sudah menjadi tanggungjawab negara untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Dan sudah kewajiban negara untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang baik bagi pencerdasan generasi bangsa.

Sekarang kita lihat bagaimana lembaga pendidikan negara kita semakin eksklusif karena hanya terjangkau bagi kaum elit. Yakni melalui sistem UKT yang setiap tahun selalu naik. UKT yang lalu menjadikan banyak calon mahasiswa yang ingin masuk kampus dengan biaya murah menjadi pupus. Ada sepercik pikiran positif bahwa dengan naiknya UKT mahasiswa akan semakin dipermudah untuk mengakses kebutuhan akademis maupun organisasi. Tetapi tidak. Kampus justru berselingkuh dengan otak-otak bisnis korporasi yang berorientasi pada keuntungan finansial.

Kini beberapa kampus umum negeri mulai berlomba-lomba menjadi kampus PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) dimana pengelolaan keuangan diatur sendiri dan kucuran dana dari negara menjadi sebesar 50%. Akibatnya mahasiswa di kampus tersebut juga dibebani biaya tambahan diluar UKT. Dan kampus kita, UIN Walisongo, meskipun belum menjadi kampus PTN-BH, sudah mulai berorientasi pada bisnis. Melalui kebijakan tarif pada penggunaan fasilitas kampus itulah kampus ini dikomersilkan.

Lembaga pendidikan yang kini jauh dari cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lebih berorientasi pada bisnis dan keuntungan finansial tentu tidak bisa kita harapkan mampu melayani kebutuhan pendidikan bagi masyarakat kita secara menyeluruh. Dan apabila semua berorientasi pada hitungan ekonomis semata, mahasiswapun kuliah dengan hitungan angka statistik untung rugi di kepalanya. Tanpa kemudian menghitung pula nilai-nilai kehidupan yang ia dapat dari kampus dan menjadikannya semakin jauh dari realitas. Untuk itulah kita harus menolak segala bentuk komersialisasi kampus. Menolak kampus yang berorientasi pada bisnis, seolah-olah kampus adalah perusahaan.

Ditulis oleh Umi Ma’rufah (Rektor KSMW 2017)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here