Akankah lembaga eksekutif di tahun 2017 ini kembali melakukan pembukaan perekrutan anggota? Tahun kemarin bisa kita saksikan jika beberapa lembaga eksekutif di wilayah UIN Walisongo telah melakukannya. Sebuah babak baru dalam sejarah perpolitikan mahasiswa di walisongo. Lantas bukankah hal itu menjadi suatu trobosan yang unik dan transformatif? Bukankah hal itu menjadi penanda kemajuan nalar perpolitikan di kampus kita? atau jangan-jangan yang terjadi malah sebaliknya, kemunduran perpolitikan akibat beberapa mahasiswa ahistoris yang sekedar coba-coba dan ingin terkesan demokratis?

Mari kita buka diskusi dengan studi lebih lanjut tentang kewarganegaraan. Secara ringkas konsep dasar kewarganegaraan terbagi dalam tiga arena yang cukup luas. Arena pertama, menempatkan kewarganegaraan sebagai konsep status yuridis individu sebagai subyek hukum berikut hak-hak serta kewajiban yang terkandung di dalamnya. Prinsip kedua, konsep kewarganegaraan sebagai prinsip berdemokrasi (politik). Terakhir konsep sosiologis, keanggotaan dalam suatu komunitas yang eksklusif dengan basis ikatan sosial yang khas (Robertus Robet: 2014). Melalui tiga relasi tersebut konsep  kewarganegaraan harus dikontruksi sebagai aktivitas atau tindakan untuk terlibat dalam proses diperintah dan memerintah secara setara.

Kontruksi tersebut juga harus mampu menciptakan atmosfer keaktifan rakyat dalam kehidupan publik, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta memperjuangkan keutamaan bersama (common good) sebagai konsekuensi logis konsep hidup bersama. Karakter dasar kewarganegaraan kalau begitu haruslah bercirikan kesetaraan politik dan partisipasi sebagai prinsip hidup di sebuah bangsa demokratis dengan jaminan kesetaraan hukum. Formulasi kewarganegaraan akhirnya sebagai kombinasi seperangkat tindakan (budaya, simbolik, ekonomi) dengan hak-hak serta kewajiban (sosial, sipil, politik) yang menentukan keberanggotaan dalam suatu komunitas politik. Dalam formula ini aspek sosiologis, hukum dan politik muncul secara mutlak dan inklusif.

Dalih Pembukaan Perekrutan

Lembaga eksekutif yang melakukan pembukaan perekrutan biasanya sering berdalih demi terciptanya proses pembentukan kabinet yang demokratis. Kalau menggunakan dalih ini sebenarnya masih mending, penulis malah curiga kalau mereka sebenarnya hanya asal melakukan hal ini-itu (semau gue). Dalih demokratis artinya, masyarakat dibiarkan secara terbuka mengontrol pembentukan kabinet tersebut. Betapa mulia alasan yang mereka miliki kan? Akan tetapi di satu sisi pembukaan perekrutan justru menciderai proses pemilihan anggota dan ketua pada setiap lembaga eksekutif dan legislatif (sayangnya belum ada lembaga yudikatif) yang semua melalui jalur politik, dengan kendaraan politik pula (Partai Mahasiswa). Karena dalih pembukaan perekrutan agar demokratis akan mengkhianati dua prinsip yang telah ada dalam konsep kewarganegaraan.

Prinsip pertama adalah yuridis. Selama masing-masing mahasiswa mempunyai peluang yang sama untuk mencalonkan diri sebagai ketua lembaga eksekutif ataupun legislatif, dan atau tidak adanya peraturan yang deskriminatif,  berarti prinsip kewarganegaraan pertama (yuridis) telah terpenuhi. Dalam konteks UIN Walisongo, semua mahasiswa secara terbuka punya kesempatan yang sama serta dijamin peraturan perundang-undangan untuk membentuk Partai Mahasiswa, tentunya asal sesuai dengan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengkhianatan kedua terhadap konsep kewarganegaraan berikutnya adalah prinsip politis. Jika semua mahasiswa secara yuridis punya peluang yang sama, maka seharusnya sesuai prinsip kedua, harus ada konsep politik yang adil dan jelas. Sekali lagi, dalam konteks UIN Walisongo hal ini telah terpenuhi. Konsep tersebut berupa Pemilwa yang telah dilengkapi dengan sistem kampanye terbuka dan Komisi Pemilihan Mahasiswa (maaf jika ada keterangan instansi yang salah) yang terbuka pula. Artinya secara yuridis dan politis semua mahasiswa yang ingin menduduki kursi eksekutif ataupun legislatif dijamin kewarganegaraannya (mungkin batas minimalnya mempunyai KTM, Kartu Perpus) secara adil dan terbuka. Dalih demokratis dalam pembukaan perekrutan disini penulis anggap mengkhianati prinsip kewaganegaraan. Anda boleh setuju boleh tidak.

Melacak Munculnya Dalih Demokratis

Sebenarnya fakta di lapangan membuat kita tidak bisa menghindari jika Pembukaan Perekrutan adalah jalan yang memang sangat demokratis. Pertama karena masih banyak mahasiswa yang belum sadar tentang konsep kewarganegaraan dan melek politik, dugaan penulis malah banyak mahasiswa yang apatis politik. Kenapa bisa seperti ini? karena sejak awal masuk kuliah mereka tidak diperkenalkan tentang sistem perpolitikan yang telah ada di kampus. Keadaan ini diperparah dengan Partai Mahasiswa yang seperti jamur di musim hujan, tumbuh subur di musim tertentu. Lazimnya, selama ini mahasiswa baru hanya diperkenalkan terhadap jajaran Eksekutif dan Legislatif, mereka tidak mendapatkan info yang jelas bagaimana mereka (jajaran eksekutif dan legislatif) bisa terpilih. Karena Partai Mahasiswa muncul musiman, wajar jika pendidikan politik di internal partai lemah. Hasilnya, hanya ada satu sosok yang siap dicalonkan menjadi ketua—ranah eksekutif—tanpa ada calon anggota kabinet yang mumpuni untuk menduduki pos jabatan yang telah tersedia.

Terlepas dari itu, membuka perekrutan juga akan mampu secara signifikan menghilangkan label arogan kepada ketua baru yang terpilih. Padahal, bagi penulis, itu adalah hak ketua terpilih untuk bongkar pasang kabinet sesuai kebutuhan Visi dan Misinya. Masalahnya, jangan-jangan ketua terpilih tidak tahu kalau dirinya punya hak prerogratif untuk meng-compose kabinetnya. Kalaupun mau memasukan anggota kabinet dari partai kompetitor ataupun tidak, itu urusan lain. Hal semacam itu dalam percaturan politik di luar kampus (nyata) tentu agar mampu menciptakan stabilitas politik. Agar terhindar dari meritokrasi, Partai memang sudah seharusnya menyiapkan berbagai sekolah untuk menyiapkan ketersediaan anggota di jajaran kabinet. Kalaupun usaha semacam itu gagal, ketua terpilih boleh memanggil-memilih mahasiswa di luar partai untuk dijadikan anggota usai melewati uji kelayakan. Jika lembaga eksekutif tahun ini masih melakukan pembukaan perekrutan, maka tahun ini perekrutan Bala Pikir (sebutan anggota) KSMW yang akan lewat jalur Pemilu Mahasiswa!

*Ahmad Muqsith : Rektor KSMW Periode 2015, Presiden BEM Fakultas Ushuluddin 2014

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here